Lebih lanjut, Suwardi menegaskan pihaknya dalam menjalankan tata kelola perguruan tinggi sesuai dengan aturan yang berlaku di lingkungan Unsimar dalam hal disiplin pegawai, kode etik, etika akademik serta sumpah dan janji jabatan.
"Selain itu, isi petisi pengunaan keuangan kampus tidaklah benar. Karena penggunaan anggaran telah diatur dalam anggaran belanja Universitas Sintuwu Maroso," tegasnya.
Baca Juga: Wakil Bupati Morowali Buka Sosialisasi Pengelolaan Dana BOS dan PIP untuk SD-SMP
Atas tindakan demokrasi itu, Suwardi menyampaikan telah melayangkan dua laporan terkait pengrusakan dan nama baik ke pihak kepolisian.
"Kami meminta kepada Presiden, Kemendikbudristek, LLDIKTI Wilayah XVI, Bupati Poso, Ketua Yayasan Unsimar, Polda Sulteng, Kejaksaan Tinggi Sulteng, Polres Poso, Kejaksaan Negeri Poso, untuk menyikapi permasalahan ini dengan arif, bijaksana, profesional dan sesuai data failed dan objektif," ungkapnya.
Suwardi Pantih menghimbau masyarakat dan orang tua mahasiswa agar tidak terprovokasi dengan informasi di media sosial dan media massa. (*)
