METRO Sulteng- Selama 5 tahun lamanya pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mengelola anggaran Rp100 juta modal penyertaan dari Dana Desa (DD) tahun anggaran 2018 dan 2019, Desa Bahoea, Bungku Barat, Morowali. Namun bukannya berkembang tapi modal hampir habis.
Bukan hanya modal BUMDes yang tersisa Rp35 juta, akan tetapi menurut Wati warga Bahoea, ia menilai tidak ada transparansi dalam penggunaan anggaran serta laporan pertanggung jawaban tiap tri wulan, per enam bulan serta pertahun, selama 5 tahun dikelola.
Baca Juga: Polda Sulteng Turunkan Mobil Pelayanan Psikologi dalam Ops Lilin Tinombala
"Ini BUMDes bukannya berkembang malah habis modalnya, soal laporan pertanggung jawabannya sejak tahun 2018 tidak pernah dilaporkan ke masyarakat, nanti kita desak kemarin baru disampaikan ke warga," terang Wati saat ditemui, Senin (26/12/2022).
Adapun rapat dengar pertanggung jawaban yang disampaikan oleh pengurus BUMDes pada hari minggu kemarin, hal itu merupakan hasil desakan dari masyarakat, bukan inisiatif dari para pengurus.
"Selama 5 tahun itu tidak pernah dia sampaikan ke masyarakat realisasi penggunaan anggarannya, nanti kemarin kami desak baru mereka sampaikan laporannya," ujar Wati.
"Harusnya itu di sampaikan ke masyarakat, ini hasil BUMDes ditahun ini sekian, modalnya ini masih ada, untungnya sekian seperti itu," tambahnya.
Baca Juga: Progres Pekerjaan Bendung D.I Gumbasa Sudah 91,66 Persen
Wati pun menyinggung soal realisasi penggunaan anggaran BUMDes yang dinilai tidak ada asas manfaatnya atau tidak menguntungkan BUMDes.
"Yang dilaporkan oleh bendahara kemarin terkait realisasi penggunaan anggaran BUMDes itu tidak ada manfaatnya ke BUMDes," sindir Wati.
Seperti pembelian bibit pisang, Wati melanjutkan, itu tidak ada hasilnya sampai sekarang, pembelian bibit serei sekarang tidak ada hasilnya, tidak tumbuh dengan baik.
Baca Juga: Perayaan Natal di Sulteng Berjalan Aman, Kapolda Ucapkan Terimakasih pada Masyarakat
Hal itu Wati nyatakan sia-sia saja penggunaan anggarannya alias para pengurus BUMDes tidak kompeten dalam mengelola badan usaha.
Wati khawatir pengelolaan dana BUMDes selanjutnya seperti dana hibah dari Pemerintah Daerah Rp200 juta untuk modal BUMDes, akan bernasib sama dengan kejadian sebelumnya.
Olehnya ia meminta dengan tegas, baik dari dinas terkait, Pemerintah Desa Bahoea agar menbubarkan pengurus BUMDes yang sekarang, dan menbentuk pengurus yang baru, yang lebih berkompoten dan bertanggung jawab dalam menggunakan anggaran BUMDes.
