METRO SULTENG - Serapan APBD Sulawesi Tengah tahun 2022, bikin geger. Betapa tidak, secara nasional Provinsi Sulawesi Tengah paling rendah serapannya dari 34 provinsi.
Hingga akhir November 2022, persentasenya baru 43 persen lebih. Normalnya, mendekati akhir tahun, angka serapan sudah 70 persen lebih.
Baca Juga: APBD Sulteng 2022: Realisasi Pendapatan 89%, Belanja 70%
Menanggapi pengumuman dari Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian terkait serapan anggaran, Koordinator LSM Nusantara Coruption Watch (NCW) Sulawesi Tengah, Anwar Hakim mengatakan bahwa hal itu pertanda kurang baik bagi pemerintahan Rusdy Mastura-Mamun Amir.
Ini alarm yang akan mendorong munculnya mosi tidak percaya kepada pemerintahan yang sementara berkuasa sekarang ini.
"Ini sangat disayangkan. Serapan APBD rendah mengindikasikan jalannya roda pemerintahan kurang bagus. Banyak kelemahan disana sini,"kata Anwar selaku pengamat publik yang juga pegiat anti korupsi Sulawesi Tengah, Kamis pagi (1/12/2022).
Dan jika serapan anggaran tahun ini rendah, tidak sesuai harapan, bagaimana dengan tahun depan? Anwar mengaku sangat khawatir, sebab tahun 2023 mendatang tensi politik sudah sangat panas.
Urusan Pilpres, Pileg, dan Pilkada, akan menjadi fokus perhatian semua pihak. Termasuk pemda akan sibuk dengan pesta demokrasi 5 tahunan tersebut.
Baca Juga: Bikin Heboh di Acara Pelantikan LPM Sulteng, Kadis PMD Disebut Tak Beretika
Meski demikian, Anwar berharap kepada jajaran pemda tetap patuh pada UU No.17 tahun 2003 tentang keuangan negara.
"Jelang 2024, semua arah tertuju ke sana. Tahun ini saja sudah gembar gembor urusan politik. Bagaimana dengan tahun depan, yang menuju 2024 tinggal menghitung bulan. Semoga semua akan baik-baik saja,"ujar Anwar.
Meski serapan APBD Sulteng 2022 rendah dan mendapat perhatian nasional, namun Anwar tetap menaruh kepercayaan dengan upaya Pemda Sulteng. Sulteng diyakini mampu mengejar target serapan di sisa waktu yang ada tanpa menabrak aturan.
Baca Juga: Nilai Transaksi Misi Dagang dan Investasi Sulteng ke Kaltim Tembus Rp800 Miliar
"Pemda tingkat II juga tentunya harus resah dengan serapan anggaran yang rendah ini. Ada sumbangsih daerah tingkat II tentunya dalam hal ini kabupaten/kota,"ujarnya.
Kepada pusat, dalam hal ini Kemenkeu dan Kemendagri, Anwar tak lupa menyarankan agar ada tindakan administrasi dan hukum bagi daerah yang tidak fokus dengan penyerapan anggran. Ini penting demi perbaikan ke depannya.
