METRO SULTENG - Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulawesi Tengah, Abbas Rahim, tidak bisa lagi menyembunyikan keterbatasan yang dimiliki lembaga yang dipimpinnya itu. Secara khusus, Abbas berharap Gubernur Rusdy Mastura mendengar apa yang mereka keluhkan selama ini.
Sorotan seluruh pihak terkait (pemda-pemda kota dan kabupaten) yang datang bersidang di Kantor KI Sulteng di Jalan Kartini, Kota Palu, mengeluhkan tidak memadainya fasilitas di ruang sidang. Mulai dari meja kursi serta fasilitas pendingin, dan beberapa kelengkapan lainnya.
"Kiranya Pak Gub membaca berita ini. Inilah kondisi terkini kami di KI. Malu juga sebenarnya. Tapi mau diapa,"kata Abbas usai mendapat sorotan dari Peradi Palu, Senin (22/8/2022).
Keterbatasan fasilitas di KI Sulteng kata Abbas, bukan lagi hal baru. Tapi sudah cerita lama yang tak kunjung ada ujungnya. Sudah beberapa kali pihaknya mengajukan permintaan ke pemda untuk ini.
"Tidak mungkin kami pakai uang pribadi untuk beli meja, kursi, dan AC untuk dipakai di kantor dan ruang sidang,"ujarnya.
Pernah suatu kali, ada sidang digelar. Pengunjungnya terpaksa harus berdiri. Karena kursi tidak mencukupi. Meski kursi dari ruang administrasi kantor sudah dikeluarkan, tetap tidak cukup.
"Kadang kala, kursi anggota komisioner kami bawa keluar. Tetap tidak mencukupi,"bebernya.
Kendalanya sekarang, KI Sulteng tidak mengelola anggaran sendiri. Anggaran lembaga ini melekat di Bidang Informasi Dinas Kominfo Sulteng. Semua pengaturan gaji dan lain-lain ada di dinas. Termasuk untuk penambahan fasilitas dan sebagainya.
"Kondisi keterbatasan ini sudah tiga periode kepemimpinan. Atau sudah berlangsung selama 10 tahun. Mau bagaimana lagi,"ungkapnya.
Meski dengan keterbatasan, pihaknya terus bekerja dalam mengawal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Buktinya, penilaian indeks keterbukaan informasi publik di Sulteng sudah berada di level sedang. Dulunya, indeks-nya buruk.
"Alhamdulillah, meski serba keterbatasan, tapi kami tetap komitmen bekerja maksimal. Dulunya, indeks keterbukaan publik di Sulteng kategori buruk. Tapi sekarang naik level. Sudah kategori sedang,"papar Abbas.
Bila naik level lagi menjadi baik, maka tak ada jalan lain untuk memperhatikan fasilitas penunjang di kantor. Yakni yang menjadi sorotan selama ini.
Baca Juga: Gandeng Al-Khairaat, PT IMIP dan Pemda Morowali Bangun Pesantren Modern Terbesar di Indonesia Timur
"Tim penilai yang datang ke kami, mengakui kinerja KI Sulteng. Tapi kami tidak bisa berkata apa-apa ketika yang dinilai fasilitas penunjang. Makanya, level indeks keterbukaan informasi publik kita masih kategori sedang,"jelasnya.
Bila Pemda Sulteng memberi KI Sulteng tantangan untuk menaikkan level penilaian dari sedang ke baik, Abbas menyatakan sangat siap. Tapi dengan catatan, penuhi juga fasilitas penunjang yang ada sekarang. Karena inilah yang menjadi problem di KI Sulteng dalam 10 tahun terakhir.
"Semoga Pak Gub membaca berita ini. Dan ada tindaklanjutnya ke kami. Sangat kami tunggu,"demikian kata Abbas. ***
