METRO SULTENG-Pasangan Ilham Lawidu, SH, dan Surya S. Sos resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-una pada Kamis, (20/2/2025).
Pelantikan ini menandai awal dari era kepemimpinan baru yang diharapkan dapat mempercepat pembangunan dan membawa perubahan signifikan di daerah Touna.
Baca Juga: Arah Kebijakan Gubernur Sulteng yang Baru, Dimata Mantan Birokrat dan Praktisi Dr. Hasanuddin Atjo
Pasca pelantikan, informasi yang Metro Sulteng terima mengenai kemungkinan perombakan atau reshuffle kabinet di jajaran Pemkab touna.
Isu ini langsung menarik perhatian publik, yang bertanya-tanya apakah Bupati Ilham akan melakukan evaluasi terhadap sejumlah posisi strategis di pemerintahan daerah? mengingat perlunya percepatan kinerja untuk mewujudkan program-program pembangunan yang telah dijanjikan.
Pengamat Politik Touna, Fatah Maloto, menilai bahwa perombakan kabinet adalah langkah penting yang harus diambil oleh Ilham-Surya.
"Pasca pelantikan, tentunya Bupati memiliki hak untuk melakukan perbaikan demi kemajuan Touna, Kabupaten kita ini termasuk yang tertinggal di Republik ini, jadi pasangan Ilham-Surya dipilih oleh rakyat untuk melakukan perubahan di daerah ini," ucap Fatah, Kamis (20/1).
Menurut Fatah, Bupati Ilham memiliki hak penuh untuk merombak kabinet kerjanya terutama pejabat eselon II.
Beberapa jabatan strategis yang kini menjadi sorotan publik antara lain Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora), Kepala Dinas Kesehatan, Direktur Rumah Sakit, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Humas Protokol, Sekretaris Daerah (Sekda), Dinas Perhubungan, hingga Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
Baca Juga: Aksi Klaimer Sepihak Lahan Sawit di Morowali Utara Makin Meresahkan Warga
"Posisi-posisi ini membutuhkan pejabat yang berkualitas, memiliki integritas, keberanian, dan komitmen tinggi untuk daerah ini. Yang utama, pejabat yang dipilih harus benar-benar memenuhi kualifikasi, bukan hanya berdasarkan kedekatan pribadi. Jangan memberikan jabatan kepada orang yang meminta jabatan, itu akan gagal. Berikan jabatan kepada orang yang tidak meminta jabatan, asalkan dia memiliki kemampuan," tambah Fatah.
Selain itu, keluhan masyarakat terkait pelayanan pendidikan, rumah sakit, proyek bermasalah, dan guru PPPK menjadi isu penting yang harus segera ditangani oleh pemerintahan baru.
Masyarakat berharap ada perubahan nyata dalam sektor-sektor tersebut, mulai dari peningkatan kualitas pendidikan hingga peningkatan fasilitas kesehatan.