METRO SULTENG-Pengadaan mobil dinas merek Toyota Land Cruiser seharga Rp2,7 Miliar Bupati Banggai, Sulreng, mendapat sorotan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Banggai.
Kepala Bidang Hikmah dan Advokasi IMM Banggai Muh Risaldi Sibay mengatakan, pengadaan mobol dinas harga fantastis Bupati Banggai sangat tidak etis dan minim moral ditengah kesulitan ekonomi masyarakat, akibat kegagalannya dalam mencegah inflasi ditahun 2022 dan 2023.
Apalagi Pemeliharaan mobil mewah tersebut hanya akan membebani APBD, Padahal bupati masih memiliki mobil dinas toyota Fortuner yg disediakan dari APBD.
Baca Juga: Bupati Verna Buka Musyawarah Daerah Ke-10 Muhammadiyah dan Aisyiyah Kabupaten Poso
Kata dia, APBD DAU dan DAK itu iang Pemerintah Pusat dan sudah diatur (earmark). Kesehatan/pendidikan/gaji sudah selesai diatur disitu. Daerah hanya sebatas Perantara Program Pusat. Pemda hanya berperan di belanja PAD dan DBH yang mana adalah milik daerah dan bebas kelola (blockgrant).
"Bukanya malah menambah dan Menopang Program Pemerintah Pusat khususnya Infrastruktur, PAD dan DBH Pemda Banggai malah banyak digunakan untuk belanja operasional daerah, seperti Perjadin, Perbaikan gedung pemerintah, pengadaan gorden, Makan minum, sewa gedung dan Mobil dinas yang mana tidak bersentuhan dengan masyarakat," kata Risaldi Sibay kepada Metro Sulteng, Minggu (21/5).
Uang yang seharusnya untuk rakyat itu malah digerogoti Bupati dan OPD. Jelas terasa ketidak berpihakan Pemda pada masyarakat.
Untuk Perjadin dan sewa gedung Pemda Banggai total 118 Miliar, kata dia, anggaran yang sangat besar ini aneh karena Kualitas OPD dalam kerja-kerja peningkatan PAD itu rendah.
"Bahkan saat mediasi dengan kami, Irwanto Kulap mengatakan, realisasi PAD hanya sebesar Rp70 M. Uang habis Rp118 M tapi Pendapatan dsri kemampuan kerja hanya Rp70 M. Besar Pasak dari Tiang. Kami menilai anggaran perjadin yang besar hanya buang-buang anggaran daerah, tidak ada output yang jelas," tambahnya.
Baca Juga: 5 Komisioner KPU Sulteng Ditetapkan, 1 Incumbent Lolos
Padahal dalam kerja-kerjanya, Pemda bisa melalui ZOOM, seperti saat Pandemi dulu, atau rapat di balai pertemuan masing-masing OPD tanpa harus ke Hotel.
IMM meminta DPRD dan BPK jangan hanya diam. Usut kemana saja uang itu. jangan sampai ada Perjadin yang fiktif.
Risaldi Sibay menambahkan, bahwa warga Banggai masih memerlukan perbaikan jalan dan jembatan yang urat nadi perekonomian, prioritas anggaran pada infrastruktur ini tidak bisa disepelekan.
PAD dan DBH seharusnya hadir untuk itu, misalnya pelebaran atau penambahan alternatif jalan baru ditempat yang rawan kemacetan seperti di Kilo 1 dan Maahas.
Baca Juga: GEMERISIK SUARA WARKOP
