METRO SULTENG - Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan sikap pemerintah daerah untuk berdiri di garda terdepan dalam penyelesaian konflik agraria yang dialami warga Kelurahan Talise, Talise Valangguni, dan Tondo.
Hal itu ia sampaikan saat memimpin pertemuan bersama Satgas Penyelesaian Konflik Agraria (PKA), Kanwil BPN, dan perwakilan masyarakat di ruang kerja Asisten I Setdaprov Sulteng, Fahrudin Yambas, Jumat (12/9/2025).
Gubernur Anwar Hafid menekankan, pemerintah tidak tinggal diam menghadapi keluhan warga. Ia memastikan persoalan lahan yang selama ini membelenggu masyarakat Talise dan sekitarnya, akan ditangani secara serius dan transparan.
Baca Juga: Gubernur Anwar Hafid Dorong Akses Belajar untuk Semua Warga Sulteng
"Saya minta masyarakat jangan ragu. Pemerintah hadir untuk memastikan hak-hak warga tidak diabaikan. Setiap penyelesaian akan berlandaskan aturan hukum yang jelas,” tegasnya.
Menanggapi keresahan warga, Gubernur juga meminta Satgas PKA bersama Kanwil BPN segera melakukan pendataan ulang masyarakat yang bersengketa, agar solusi dapat ditempuh tanpa merugikan pihak manapun.
Ia menambahkan, BPN tidak akan menerbitkan sertifikat tanah tanpa dasar hukum yang sah, sehingga warga diimbau tetap tenang dan mempercayakan proses ini kepada pemerintah.
Baca Juga: Anwar Hafid Tegaskan, Tambang di Sulteng Harus Beri Manfaat kepada Rakyat
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Anwar Hafid mengingatkan agar masyarakat tidak lagi menutup akses jalan umum di kawasan hunian tetap (huntap).
Menurutnya, aksi semacam itu justru mengganggu kepentingan warga lainnya. “Mari kita jaga ketertiban bersama. Aspirasi masyarakat akan kami kawal, namun jangan sampai langkah perjuangan merugikan sesama,” ujarnya.
Pertemuan ini menegaskan kepedulian Gubernur Anwar Hafid terhadap persoalan warga Talise dan sekitarnya.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen menghadirkan solusi damai, adil, dan bermartabat bagi masyarakat yang selama ini terdampak konflik agraria. (*)
