METRO SULTENG-Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Arifah Fauzi mengungkapkan, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia masih memprihatinkan.
Survei Kementerian PPPA pada 2024 menyimpulkan bahwa satu dari empat perempuan di Indonesia pernah mengalami kekerasan. Hasil survei juga menunjukkan, satu dari dua anak pernah mengalami kekerasan, terutama kekerasan emosi.
“Kekerasan terhadap perempuan terbanyak adalah kekerasan seksual,” kata Menteri Arifah dalam acara ramah-tamah dan dialog, di Rooftop Kilo Meter 5, Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Minggu (24/8/2025)
Dialog tersebut dihadiri oleh Bupati Banggai Amirudin, Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA Ratna Susianawati, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Tengah Rudi Dewanto, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Ramli Tongko, Ketua TP PKK Banggai Syamsuarni Amirudin, bersama para kepala Dinas P2KBP3A se-Sulawesi Tengah.
Arifah menjelaskan, pada tahun 2024, sebagaimana tercatat dalam Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), kekerasan pada anak di Sulawesi Tengah (Sulteng) paling banyak terjadi di Kabupaten Buol dengan 67 korban.
Sedangkan kekerasan terhadap perempuan terbanyak di Kota Palu, yakni 55 korban. Sementara di Kabupaten Banggai, sepanjang 2024 ada 13 kasus kekerasan terhadap anak dan 9 kasus kekerasan terhadap perempuan.
“Angka yang ada dalam Simfoni ini belum angka yang sesungguhnya," terangnya.
Menurutnya, hal tersebut masih fenomena gunung es karena masih banyak korban yang belum berani bercerita, belum berani mengungkapkan apa yang mereka alami.
Ia menyebut, Kementerian PPPA juga mencatat, capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA) di Sulteng pada 2023 sebesar 58,54 atau di bawah rata-rata nasional (63,83).
“Olehnya masih perlu upaya perlindungan anak ini dipercepat,” imbuhnya.
Pada kesempatan itu, Menteri Arifah mendorong kerja sama dari semua pihak dalam menuntaskan persoalan tersebut. Hal itu sesuai amanat Presiden RI, nggak bisa kerja sendiri, semua harus berkolaborasi dan bersinergi.
Oleh sebab itu lanjutnya, tiga program yang digagas Kementerian PPPA untuk menangani persoalan perempuan dan anak, yaitu Ruang Bersama Indonesia (RBI), Call Center Sapa 129, dan Satu Data Perempuan dan Anak Berbasis Desa (SDPABD).
“Kami kolaborasi dengan kementerian dan seluruh lembaga, dan yang paling penting adalah partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan persoalan kekerasan hingga di tingkat desa/kelurahan,” tandas Arifah.***/FT
