METRO SULTENG – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, meninjau langsung lokasi banjir bandang yang menerjang Desa Malino, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Rabu (20/8/2025).
Dalam kunjungan itu, Gubernur dengan tegas memerintahkan penghentian seluruh aktivitas pertambangan di wilayah tersebut hingga perusahaan bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkannya.
Baca Juga: Diduga Jalan Hauling PT Bumanik Jebol, Banjir Bandang Terjang Desa Molino Morowali Utara
“Semua aktivitas tambang saya minta dihentikan sampai perusahaan benar-benar bertanggung jawab atas bencana yang terjadi. Jangan sampai masyarakat yang menanggung kerugian,” tegas Anwar Hafid di hadapan warga dan pihak terkait.
Berdasarkan laporan warga, peristiwa ini dipicu oleh jebolnya jalan hauling milik PT Bumanik di sekitar Jembatan 6 yang tidak mampu menahan derasnya aliran air hujan.
Luapan air bercampur lumpur itu kemudian menghantam pemukiman warga, merendam jalan utama desa, dan mengakibatkan kerusakan parah. Beberapa rumah warga, termasuk rumah Kepala Dusun I dan sejumlah kos-kosan, hanyut terbawa arus.
Baca Juga: APBD Perubahan Morut 2025 Ditandatangani, Bupati Delis Apresiasi Gerak Cepat DPRD dan Tim Anggaran
Gubernur menekankan bahwa masyarakat tidak boleh terus-menerus menjadi korban akibat aktivitas tambang yang abai terhadap kelestarian lingkungan.
Ditegaskan, pemerintah provinsi akan turun langsung bersama BPBD dan aparat setempat untuk menangani kondisi darurat, sekaligus memastikan perusahaan terkait tidak lepas tangan dari tanggung jawab.
“Kerugian masyarakat ini harus segera diselesaikan. Saya bicara langsung, bukan lagi masyarakat. Perusahaan harus hadir dan bertanggung jawab,” ujar Anwar Hafid dengan nada tegas.
Baca Juga: PT Bumanik Gerak Cepat Tanggap Darurat Banjir Bandang di Desa Molino
Saat berada di lokasi, Gubernur juga berkoordinasi dengan camat, aparat desa, dan masyarakat setempat agar penanganan dilakukan cepat.
Ia meminta seluruh kekuatan turun membantu warga terdampak, termasuk memastikan akses jalan kembali normal dan kebutuhan mendesak masyarakat segera terpenuhi. (*)
