METRO SULTENG – Ketua DPRD Morowali Utara (Morut), Hj Warda Dg Mamala, SE, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi pada Rabu (6/8/2025) di Jakarta.
Rakor tersebut diprakarsai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.
Kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen DPRD Morut dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi sekaligus momentum penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Baca Juga: Polres Morut Berhasil Tangkap Maling Sound System Gereja di Desa Korobonde
Dalam sambutannya, Warda menegaskan DPRD Morut senantiasa bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan maupun penganggaran.
"Kami di DPRD paling rajin pansus (panitia khusus). Setiap ada informasi dari masyarakat kami melakukan pansus. Kita panggil seluruh kepala-kepala OPD," kata Warda saat menyatakan komitmennya mewakili lembaganya.
"Kalau di penganggaran, saya minta perlu ada keterbukaan, dari mana sumber anggaran tersebut. PAD kita di Morowali Utara terbesar, sehingga kami minta (pemkab) memberikan kepada kami pokir (pokok-pokok pikiran). Dan alhamdulillah, setiap kali pembahasan, pak Bupati mengapresiasi hal ini," tambah Warda di dampingi Bupati Morut Delis Julkarson Hehi.
Baca Juga: Warda Dg Mamala: Perubahan Perda Nomor 9/2023 Sangat Strategis bagi Pembangunan Morut
Ketua DPRD Morut juga menyatakan selalu bersinergi dengan pemerintah daerah. Pokir dan visi misi Bupati, selalu melebur jadi satu. DPRD Morut mendukung program Bupati, baik itu Morut Sehat Cerdas dan Morut sejahtera," ujar Warda di depan KPK.
Kepada awak media, Ketua DPRD Morut menyebut Rakor bersama KPK sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum dalam membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan bebas dari praktik korupsi.
“Hari ini, adalah komitmen antikorupsi DPRD Morut. Kami menandatangani pakta integritas bersama seluruh kepala daerah dan ketua DPRD se-Indonesia, disaksikan langsung oleh Gubernur Sulteng dan pihak KPK,” ujar politisi Golkar itu.
Ia berharap kegiatan semacam ini dapat menjadi agenda rutin tahunan, sebagai ruang refleksi bersama atas capaian maupun tantangan dalam pemberantasan korupsi.
“Melalui momentum ini, DPRD Morut menunjukkan keseriusan menegakkan integritas dan menjauhkan praktik-praktik koruptif dari ruang-ruang pelayanan publik maupun birokrasi,” tutup Warda. (*)
