METRO SULTENG- Wakil Bupati Morowali Utara H. Djira K pemimpin langsung validasi dokumen persyaratan pengadaan pegawai melalui PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).
Selama tiga hari tiga malam secara maraton Wabup memanggil semua pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yakni para Kepala Badan dan Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara.
Semua pimpinan OPD datang dengan membawa dokumen dan daftar tenaga honorer di instansi masing-masing. Dari daftar itu dicocokkan dengan dokumen atau rekomendasi yang ditandatangani para pimpinan OPD untuk mengikuti ujian PPPK.
Baca Juga: Kejari Touna Musnahkan Barang Bukti 28 Kasus Pidana, Termasuk Sabu dan Ganja
Selain memanggil pimpinan OPD di kantor bupati, Wabup Djira didampingi Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Morut, Lolyta, SH, MAP, Kasatpol PP dan Damkar Morut Buharman Lambuli, mendatangi langsung beberapa instansi, Kamis (17/7/2025).
Kunjungan itu diawali dari Kantor Lurah Bahontula, lalu ke kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), kantor Lurah Bahoue, Lurah Kolonodale dan terakhir Kantor Camat Petasia.
Di setiap kantor tersebut Wabup dan tim dari PSDM meminta daftar hadir pegawai, SK pengangkatan tenaga honorer, dan dokumen yang ditandatangani pimpinan instansi bersangkutan sebagai syarat honorer yang direkomendasi atau diusulkan untuk mengikuti seleksi penerimaan PPPK.
Baca Juga: PT Vale Dorong Pemberdayaan Warga Terdampak Tambang lewat LRP, Ini Tanggapan Peserta
Wabup Djira menjelaskan, langkah validasi honorer yang mengikuti PPPK ini diambil sebagai tanggapan atas banyaknya masukan dari masyarakat yang mengharapkan agar Pemda meneliti kembali dokumen kepesertaan seleksi PPPK.
"Pemda tidak bisa menutup mata terhadap berbagai masukan dari masyarakat. Kita ingin memastikan penerimaan pegawai melalui PPPK ini sesuai ketentuan," jelas Wabup.
Ia juga menegaskan kembali bahwa Pemda Morut khususnya Bupati Delis Julkarson Hehi sejak awal meminta kuota PPPK sebanyak-banyaknya di pusat sebagai bukti komitmen kuat untuk membantu para honorer.
"Kuotanya mencapai 3.000 lebih dan nomor dua terbesar di Provinsi Sulawesi Tengah. Ini iktikad baik Pemda untuk mengangkat derajat para honorer yang telah berjasa mengabdi di daerah ini," tegas Wabup Morut tersebut.***
