METRO SULTENG - Efisiensi anggaran kini dijadikan indikator penting dalam evaluasi capaian kinerja OPD selain tingkat serapan anggaran.
Apalagi dalam konteks menjaga kestabilan fiskal daerah maka OPD wajib mengendalikan belanjanya agar APBD provinsi tetap sehat hingga akhir tahun.
“Kita harus bisa memilih dan memilah skala prioritas,” tegas Sekprov Sulteng, Novalina, Wiswadewa, pada FGD Pengendalian Seluruh Jenis Belanja serta Pemenuhan pada Aspek Efektivitas, Efisiensi, dan Sumber Pendanaan Belanja APBD 2025, di aula BPKAD Sulteng, Kamis (3/7/2025).
Baca Juga: Dugaan Pemalsuan Dokumen PT BDW Mandek di Polda Sulteng, YAMMI: Jangan Permainkan Hukum
Sebagai langkah pengendalian, Sekprov Novalina menginstruksikan supaya rapat-rapat koordinasi, konsultasi dan sosialisasi, sebisa mungkin ditekan jika tidak signifikan manfaatnya.
Sebagai gantinya, ia berharap OPD dapat mengoptimalkan media komunikasi virtual seperti zoom untuk berkoordinasi dari jauh.
“Optimalkan IT dalam koordinasi dan konsultasi,” sebutnya jadi solusi.
Selain itu, untuk mengontrol perjalanan dinas, ia ingatkan kembali bahwa tiap pejabat eselon II harus mendapat persetujuan terlebih dulu dari gubernur dan sekprov, guna memastikan urgensi perjalanan dinas.
Baca Juga: Pengungkapan Dugaan Korupsi Pengadaan Lampu Jalan Tenaga Surya di Morut Masuk Ke Tahap Penyidikan
“Kalau tidak urgen tidak usah dilakukan,” tegasnya memperingatkan.
Diyakini pengendalian belanja dapat menciptakan keseimbangan harmonis antara pendapatan dan belanja daerah agar terhindar dari defisit anggaran.
Turut mendampingi sekprov di acara, Asisten Perekonomian dan Pembangunan merangkap Plt Kepala BPKAD Sulteng Rudi Dewanto.
Kegiatan diikuti pejabat administrator dan pengawas di tiap OPD lingkup provinsi. (*)
