METRO SULTENG – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, "menumpahkan" uneg-unegnya di hadapan Komisi II DPR RI terkait ketidakadilan pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Selasa 29 April di Jakarta.
Menurutnya, Sulteng hanya menerima DBH Rp200 miliar per tahun. Padahal, kontribusi daerah dari sektor tambang mencapai Rp570 triliun. Angka ini mengacu pada pernyataan Presiden Prabowo Subianto.
Apa yang diperjuangkan Gubernur Anwar Hafid, mendapat dukungan dari akademisi Universitas Tadulako, Prof. Slamet Riyadi Cante.
"Penegasan gubernur soal DBH sangat tepat. DBH saat ini tidak adil," ujar Prof Slamet melalui pesan WhatsApp, Rabu (30/4/2025) kepada wartawan di Palu.
Ia menilai, Komisi II DPR RI perlu mendorong pemerintah pusat agar merealisasikan usulan gubernur.
Prof Slamet juga menyoroti dampak lingkungan dari aktivitas tambang. Ia menyebut, kerusakan alam dan banjir banyak dipicu oleh pengelolaan tambang yang mengabaikan aspek lingkungan.
Senada dengan itu, anggota DPRD Sulteng, Muhammad Safri, juga tak setuju dengan ketimpangan DBH.
Politisi PKB dari Morowali Utara itu menyebut DBH yang diterima Sulteng sangat menyedihkan.
"Hanya Rp200 miliar dari Rp570 triliun hasil industri smelter. Itu tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan dan konflik sosial yang terjadi," tegasnya.
Ia mengatakan, DBH yang ada tidak cukup menutup biaya pemulihan lingkungan dan dampak sosialnya.
Sebagai Sekretaris Komisi III, ia mendorong adanya regulasi baru yang memberi kewenangan lebih besar kepada gubernur dan pemerintah daerah dalam pengawasan tambang.
Politisi PDIP Sulteng, Idrus Haddado, SH, juga menyampaikan dukungan serupa.
"Kita perlu apresiasi perjuangan Gubernur Anwar Hafid untuk meningkatkan PAD dari sektor tambang," ujarnya Idrus mewakili pegiat warkop di Palu.
Sebelumnya, dukungan juga dilontarkan Abdul Rachman Thaha (ART), putra daerah Sulteng yang berkarir di Jakarta.
Ia menilai sangat masuk akal apa yang disampaikan Gubernur Anwar Hafid saat RDP dengan Komisi II DPR RI. Aspirasi itu harus diperhatikan pemerintah.
