Adapun terkait tidak kurang 41 perusahaan perkebunan sawit yang hanya mempunyai IUP tanpa HGU, Longki menyambung penjelasan Satgas PKA, mesti jadi perhatian, baik oleh pemerintah maupun perusahaan itu sendiri.
"Melalui Satgas PKA, ke depannya perusahaan-perusahaan itu mesti dimintai komitmennya untuk dapat memenuhi persyaratan-persyararan sesuai aturan yang berlaku, dengan tetap memperhatikan kepentingan orang banyak," harap Longki.
Kepala Dinas Kehutanan Sulteng, Muhammad Nenk juga diundang menjadi salah satu narasumber. Ia menyatakan, pihaknya belum punya data seberapa banyak HGU di wilayah Sulteng, termasuk yang berada di kawasan hutan. Mengingat itu adalah domain ATR/BPN. Olehnya ia berharap akan dapat mengakses data-data tersebut dari ATR/BPN.
Baca Juga: Bupati Touna Warning ASN: Tambah Libur Tanpa Izin, Siap Terima Sanksi!
Menutup diskusi tersebut, Longki Djanggola berharap ke depannya akan ada aturan lebih ketat lagi dalam permohonan HGU, utamanya bagi-bagi perusahaan yang ditengarai telah menelantarkan lahannya berpuluh tahun lamanya.
"Jangan terlalu mudah atau permisif dalam mengabulkan permohonan perpanjangan HGU. Namun, sejalan itu kita harus pula memberikan ruang yang nyaman untuk perusahaan berusaha tanpa mengenyampingkan hak-hak masyarakat setempat" pungkasnya. ***
