METRO SULTENG- Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura menyambut kedatangan anggota DPD RI dapil Sulteng Abcandra Muhammad Akbar Supratman dalam kegiatan resesnya di Palu, pada Rabu (8/1/25).
Kedatangan tokoh muda yang juga menjabat Wakil Ketua (Waket) MPR-RI Periode 2024-2029 disambut senyum hangat Gubernur Rusdy Mastura bersama jajaran saat ia memasuki ruang kerja gubernur sulawesi tengah.
Perbincangan antar dua tokoh beda generasi ini berlangsung akrab dan mendiskusikan sejumlah isu strategis yang masuk agenda reses.
Beberapa agenda yang diserap yaitu mengenai RUU Daerah Kepulauan, Percepatan Pembentukkan KODAM di Sulteng, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Keselamatan Bertransportasi, Pengadaan CASN dan Otonomi Daerah.
“Dalam kunjungan (reses) ke Sulawesi Tengah, saya akan fokus pada pengawalan program-program pemerintah pusat dan semoga saya mendapat masukan dari teman-teman di dapil,” ungkap sang senator muda.
Sementara itu, Gubernur Rusdy Mastura berharap DPD-RI selaku mitra pemerintah daerah diharapnya supaya lebih vokal dalam memperjuangkan aspirasi dari pemerintah daerah. Apalagi melihat ada beberapa kebijakan pusat yang mesti dikoreksi.
Baca Juga: Ahok Diperiksa KPK dalam Kasus Korupsi Rp2,1 Triliun Yang Menyerat Karen Agustiawan
Misalnya pelaksanaan otonomi daerah yang terkesan ‘setengah hati’.
Hal ini nampak dengan banyaknya kewenangan yang dapat dikelola daerah justru dicabut dan dialihkan ke pusat.
Contoh kecil, pemerintah provinsi tidak dapat mengadakan pupuk untuk membantu petaninya lewat alokasi APBD.
“Produksi padi kita baru 3 ton padahal di luar (Sulteng) sudah sampai 8-10 ton, pupuk jadi hambatan karena harus menunggu (suplai) dari pusat,” keluh gubernur tentang masalah pupuk yang baru diterima petani saat musim panen, bukan di awal musim tanam.
Baca Juga: Prediksi Fulham vs Watford, PIALA FA, Jumat 10 Januari 2025, Pukul 02.45 WIB
Selain dampaknya membatasi ruang gerak pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan kesejahteraan, gubernur khawatir hal ini menjadi ancaman serius terhadap keutuhan negara dan persatuan bangsa.
