Sehingga kata Rudi, perlu dicari solusi bagaimana menyeimbangkan kepentingan lingkungan dan ekonomi supaya dapat jalan bersama.
“Prinsip lingkungan hidup dan taat tambang tidak boleh diabaikan,” ujarnya mempertegas.
Kegiatan rakor turut diikuti Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sulteng Faidul Keteng, perangkat daerah provinsi dan Kota Palu, para kepala balai Kementerian PUPR, pelaku jasa konstruksi dan produsen sirtu. (*)
