METRO SULTENG - Keterlambatan pekerjaan proyek pengendali banjir senilai Rp150 miliar di Kota Palu, mendorong anggota DPD RI asal Sulawesi Tengah, Lukky Semen SE, untuk mengadakan rapat dengan pendapat (RDP) dengan pihak-pihak terkait.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPD RI, khususnya Komite II yang bermitra dengan Kementerian PUPR RI.
"Saya sekarang masih berada di Jakarta. Setelah kembali ke daerah pemilihan (Sulawesi Tengah), saya akan mengundang RDP beberapa pihak terkait," kata Wakil Ketua Komite II DPD RI, Lukky Semen, saat dihubungi melalui telepon, Kamis (8/8/2024).
Rencananya, RDP akan melibatkan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi III selaku pengelola proyek, perusahaan pelaksana PT Selaras Mandiri Sejahtera, serta pihak konsultan.
"Tempat RDP di kantor perwakilan DPD RI Sulteng di Jalan Sutomo, Palu," kata sang senator.
Selain melakukan RDP, Lukky juga akan melakukan peninjauan langsung ke lokasi proyek yang tersebar di tiga sungai di Kota Palu, yaitu Sungai Palu, Sungai Kawatuna, dan Sungai Ngia.
Ia ingin memastikan dan melihat langsung kondisi pekerjaan di lapangan. Apakah dapat diselesaikan sesuai kontrak atau tidak.
Baca Juga: PT SMS Dikenakan SCM 1, Deviasi Tertinggi di Sungai Palu
"Saya baru sebatas menerima informasi dari lisan dari pihak terkait dengan proyek tersebut. Kita akan lihat di lapangan riil-nya seperti apa," ujar Lukky dari Jakarta.
Sebelumnya diberitakan, proyek pengendali banjir Kota Palu senilai Rp150 miliar didanai oleh pinjaman Japan International Cooperation Agency (JICA). Dikerjakan PT Selaras Mandiri Sejahtera asal Jakarta.
Proyek ini merupakan kontrak multi years (MYC) yang dimulai sejak Agustus 2023 hingga Desember 2024. Hingga kini, progres pekerjaan baru mencapai 50 persen, dengan deviasi sebesar 11 persen.
Baca Juga: PT SMS Akui Keterlambatan Proyek Rp150 M, Tapi Bantah Addendum
Berikut item pekerjaan proyek pengandali banjir Kota Palu:
