METRO SULTENG - Ketua Aksi Masyarakat Peduli Birokrasi (AMPIBI), Achlan Latandu, mengingatkan agar sosok yang diputuskan Mendagri RI dalam pengangkatan Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, jauh dari intervensi politik.
Olehnya itu, siapapun nama yang diputuskan Pusat di bulan Oktober 2023 mendatang, harus bisa menjaga netralitas. Tak ada keterkaitan dengan politik, terlebih lagi jelang Pemilu 2024.
Baca Juga: Ditreskrimum Polda Sulteng Serahkan 8 Tersangka Persetubuhan Anak di Kejari Parimo
"Ada keinginan masyarakat Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) secara luas, agar Pj Bupati yang ditetapkan tak diintervensi berbagai kepentingan politik. Ini kami minta jadi perhatian serius Mendagri," kata Ahlan dihubungi media ini, Kamis (7/9/2023) pagi.
Diketahui, saat ini sudah ada beberapa nama yang digadang-gadang diusulkan menjadi Pj Bupati Parimo. Usulan Gubernur Sulteng ada tiga nama:
1. Richard Arnaldo Djanggola (Kadis Perindag Sulteng);
2. Eddy Nicolas Lesnusa (Karo Administrasi Pimpinan Pemprov Sulteng);
3. Zulfinasran Tiangso (Sekda Parimo).
Sedangkan usulan DPRD Parimo ke Gubernur Sulteng juga tiga nama:
1. Nelson Metubun (Kadis Tanaman Pangan Hortikultura Sulteng);
2. Richard Arnaldo Djanggola (Kadis Perindag Sulteng);
3. Zulfinasran Tiangso (Sekda Parimo).
Baca Juga: Kegiatan Harkanas ke-9 di Kabupaten Parimo Dibidik Jaksa, Kejari Parimo: Pemeriksaannya di Kejati
Menurut Ketua AMPIBI, mengingat tahun 2024 mendatang Kabupaten Parimo juga menggelar Pilkada, maka harus dimulai dari nol. Apalagi pesta demokrasi juga dihelat 2024.
"Figur yang saat ini diusulkan masih jauh dari harapan. Karena kami menduga punya relevansi dan kuat terafiliasi dengan partai dan aktor politik tertentu. Jadi, sebaiknya kami menilai, harus ada figur baru dan netral dimunculkan," pinta Ketua AMPIBI.
Karena jelang pesta demokrasi, keterlibatan para tokoh-tokoh tidak akan memungkinkan untuk netral. Bahkan cenderung lebih mementingkan kepentingan politik.
Sehingga, dibutuhkan figur yang benar-benar mengurusi Kabupaten Parimo. Tidak lekat dengan persoalan pemenangan Pemilu 2024.
"Kami harapkan orang (Pj Bupati) yang memang siap membenahi kabupaten ini dari ketertinggalan. Tidak sibuk mengurusi kepentingan politik orang tua, saudara, atau kerabat," sindir Achlan.
Selain itu, ia meminta birokrasi di Kabupaten Parimo diharapkan dapat ditata kembali. Sehingga, memiliki kualitas dan sumber daya manusia yang cukup.
