METRO SULTENG - Satgas pangan Polri terus melakukan langkah antisipatif untuk menekan lajunya inflasi, karena mengingat inflasi bukan hanya terjadi di Indonesia saja, namun di seluruh dunia.
Kepala Satgas pangan Polri, Brigjen Whisnu Hermawan mengatakan pihaknya terus berupaya menekan inflasi, khususnya kenaikan harga pangan menjelang Hari Raya Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 (Nataru).
Hal itu berdasarkan arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo atas amanat yang diberikan Presiden Joko Widodo.
“Berdasarkan arahan Bapak Kapolri, Satgas pangan Polri agar memperhatikan wanti-wanti Bapak Presiden, untuk menekan inflasi khususnya kenaikan harga pangan,” kata Whisnu dalam keterangannya, Senin (5/12/2022)
Whisnu juga telah koordinasi dengan sejumlah pihak, termasuk Kemendagri dan Kementerian terkait, sehingga pasokan pangan tetap aman dan terkendali.
Whisnu menjelaskan, Satgas pangan telah melakukan beberapa langkah dalam memastikan ketersediaan pangan dan harga terkendali, diantaranya melakukan monitoring di lapangan untuk memastikan pasokan pangan jelang Nataru.
Selain itu, mendorong Kementerian atau lembaga terkait untuk menyiapkan jalur alternatif distribusi pangan, bilamana terjadi hambatan.
Ia pun menghimbau agar para pelaku usaha untuk tidak berspekulasi melakukan penimbunan atau menahan stok yang bisa memicu menaikan harga pangan.
Satgas pangan Polri akan melakukan penindakan terhadap upaya-upaya spekulan yang menyebabkan terganggunya pasokan, distribusi dan stabilitas harga.
“Penyebab kenaikan harga sembako jelang Nataru, tidak lain meningkatnya permintaan,” jelas Whisnu.
Namun ia menyatakan yang terpenting pasokan pangan aman, sehingga hari besar keagamaan Nasional dan tahun baru 2023, bisa berjalan dengan lancar.
“Sebagaimana hukum ekonomi, meningkatnya permintaan akan berdampak naiknya harga barang, sehingga kenaikan tersebut hanya bersifat sementara,” katanya.
Whisnu pula menuturkan, Satgas pangan Polri akan selalu berupaya untuk menekan inflasi, diantaranya dengan mengikuti rakor TPIP (Tim Pengendali Inflasi Pusat) yang dilakukan secara rutin oleh Kemendagri dalam upaya pengendalian inflasi daerah.
Dan memastikan ketersediaan pasokan pangan aman, serta jalur distribusi tidak terhambat agar harga pangan tetap terkendali. Serta mendorong peningkatan KAD (Kerjasama Antar Daerah) untuk memastikan adanya efektifitas dan efisiensi dalam distribusi pangan dari daerah sentra produksi ke daerah pemasaran bisa berjalan dengan baik, sebut Whisnu seperti dikutib dari laman Humas.polri.go.id, Senin (5/12).
