METRO SULTENG, Luwuk- Himbauan pemerintah soal bekerja, belajar, dan beribadah di rumah untuk pencegahan penyebaran virus corona (Covid-19), nampaknya belum bisa diikuti seluruh lapisan masyarakat. Seperti, di Kabupaten Banggai. Masih banyak warga yang menjalani aktivitas seperti biasanya. Rata-rata mereka mengaku, harus bekerja untuk menjaga agar dapur tetap berasap meski risikonya bisa tertular covid-19. Dijumpai disela-sela aktivitasnya sebagai Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip), Jumat (27/3/2020), Sahraen Sibay menilai aturan atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tentu sangat berpengaruh terhadap segala sektor, termasuk perekonomian dan kehidupan sosial di masyarakat. Apalagi, imbas dari pandemi coronavirus disease (Covid-19), dikhawatirkan banyak para buruh baik, buruh harian dan bulanan akan kehilangan pekerjaan. Belum lagi para pedagang, sopir taksi dan tukang ojek, jelas akan mengalami penurunan omzet. Sulit untuk dibayangkan jika terjadi banyak pengangguran, maka masalah sosial dipastikan akan bermunculan. “Kita sama-sama berdoa ini tidak terjadi, dan Insya Allah masalah virus corona ini bisa cepat berlalu. Yakinlah dibalik ujian ada hikmahnya. Namun yang saat ini perlu digarisbawahi bahwa apa pun yang dilakukan pemerintah sebagai bentuk kepedulian terhadap rakyatnya, mencegah lebih baik dari pada mengobati,” sebut Civitas Akademika Muhammadiyah Luwuk itu. Kembali ke persoalan upaya pemerintah dalam mencegah penyebaran covid-19 dengan menghimbau agar masyarakat tetap di rumah, kata Alaeng sapaan akrabnya, memang sangat dilema. Di satu sisi, masyarakat memikirkan keselamatan diri. Namun di sisi lain, mereka harus bekerja untuk keberlangsungan hidup. Belum lagi imbas dari covid-19 harga sembako mulai merangkak naik. “Intinya pemerintah dalam hal ini Pemkab Banggai bisa memastikan ketersedian sembako aman dan memberi jaminan harganya tidak meningkat tajam. Apalagi, menjelang ramadhan nanti,” pungkasnya. Lanjut Alaeng, agar masyarakat tidak panik dalam menghadapi situasi ini, dan meredam aksi borong bahan kebutuhan pokok. Pemkab Banggai harus menggelar pasar murah di sejumlah lokasi, untuk memastikan kebutuhan warga akan bahan pangan tercukupi. “Dalam situasi seperti ini, pemkab harus menggelar pasar murah, kalau bisa disetiap kelurahan. Supaya bisa dijangkau masyarakat, tidak jauh-jauh. Dan harga sembako yang dijual di pasar murah seyogyanya diberikan harga yang bisa dijangkau masyarakat. Kalau hal itu dilakukan pemkab, saya yakin warga Kabupaten Banggai tidak akan panik soal isi perut atau bahan makanan,” tegasnya. Selain pasar murah sembako, sambung Alaeng, pemkab juga diharapkan menjamin ketersedian masker dan pencuci tangan (hand sanitizer). “Sudah dua pekan terakhir ini, masker dan hand sanitizer sangat sulit didapatkan, bahkan banyak orang mengatakan tidak ada lagi apotik yang menjualnya. Ini juga menjadi perhatian pemkab dan pihak kepolisian untuk mengusut tuntas para penimbun,” harapnya. Sehingganya dia berharap pemkab Banggai bisa mengalokasikan anggaran untuk pengadaan masker dan hand sanitizer. “Tidak usahlah berbicara diberi gratis oleh pemkab. Kita beli, cuma dengan harga yang terjangkau,” jelas mantan Dirut PDAM Banggai itu.***