Penarapan sistem digitalisasi guna menjawab tantangan dan perkembangan zaman. Agar pengusaha-pengusaha Gapensi lebih profesional dan melek teknologi.
"Perusahaannya bonavid, pengusahanya profesional. Tidak ada lagi kita dengar pengusaha abal-abal, "ujar ARN yang juga menjabat Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia.
Semakin maju perkembangan zaman, aturan di dunia jasa konstruksi pun semakin ketat. Hal ini secara tidak langsung "memaksa" para pelaku jasa konstruksi menyesuaikan diri. Termasuk anggota Gapensi.
Baca Juga: Relaksasi UU No 11 dan PP No 05, Sekjen Gapensi Minta Pengusaha Daerah Tetap Tenang
Olehnya itu, ARN selaku Sekjen BPP Gapensi, mengimbau kepada seluruh anggota Gapensi di Indonesia, untuk melengkapi seluruh syarat administrasi perusahaannya. Termasuk keberadaan tenaga ahli di perusahaan. Tidak lagi comot sana comot sini tenaga ahli, ketika ikut lelang pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah.
"Kita harus berbenah. Tidak boleh tidak. Silakan naik tangga, tapi mulai dari anak tangga yang pertama. Jangan langsung meloncat. Mulailah kerja paket yang ratusan juta dulu," imbau ARN.
Pemberdayaan dan pembinaan terhadap pengusaha lokal, menjadi agenda penting ARN. Karena kendala saat ini, pekerjaan-pekerjaan konstruksi cenderung di swakelolakan pemerintah.
Akibat dari itu, hanya perusahaan-perusahaan tertentu, utamanya BUMN, yang bisa ikut lelang. Sebab syarat kemampuan (kualifikasi) perusahaan mereka terpenuhi.
Baca Juga: PT Vale Salurkan Bantuan Alat Pertanian dan Nelayan di Malili Guna Mendorong Pendapatan Masyarakat
"Perusahaan lokal golongan bawah, terpaksa jadi penonton. Aturannya sudah seperti itu. Tujuan pemerintah sebenarnya bukan untuk meminggirkan pengusaha golongan kecil. Tapi bagaimana menciptakan persaingan yang sehat. Dibuatlah aturan seperti itu,"ujarnya.
Karena demikian adanya, ARN berjanji akan intens berkoordinasi dan duduk bersama dengan pemerintah. Aturan dibuat lebih longgar. Sehingga perusahaan lokal, terutama golongan kecil, bisa "dibonceng" ketika ada pekerjaan besar.
"Pengusaha lokal harus diberi ruang. Diberi kesempatan ikut bekerja. Dengan begitu tercipta pemberdayaan," ungkap pria 58 tahun ini.
Era pemerintahan Presiden Joko Widodo, begitu banyak pekerjaan konstruksi. Mulai dari jalan tol, pelabuhan dan dermaga, jembatan layang, kereta cepat dan sebagainya. Namun akses pemberdayaan dan pelibatan pengusaha lokal terbatas karena terhalang aturan.
Baca Juga: Salma Rahman, Perempuan Pertama yang Pimpin Gapensi Sulteng
Berbeda dengan era sebelumnya. Akses terbuka, tapi pekerjaan yang kurang. Inilah menjadi PR Gapensi, untuk dicarikan jalan keluarnya bersama pemerintah.