METRO SULTENG-Pengurus pusat perhimpunan mahasiswa Katolik Republik Indonesia melalui Lembaga Kajian Energi dan Sumber Daya Alam melaksanakan diskusi publik yang mengangkat tema Prospek dan tantangan industrialisasi mineral dalam negeri, Rabu, 12 April 2023.
Dialog Publik tersebut di pandu oleh ketua lembaga kajian Energi dan SDA PP PMKRI Kilianus Paliling dan menghadirkan beberapa narasumber, diantaranya Plt Dirjen Minerba yang di wakili oleh Eko Mahar Diputra selaku Subkoordinator Pengawasan Pemasaran Mineral kementerian ESDM RI, Faisal Basri dan Muhammad Eko dari PERHAPI.
Baca Juga: Mobil Pajero Sport Yang Ditumpangi Kacabjari Kolonodale Tabrak Jembatan, Begini Kondisinya
Tri Natalia Urada selaku Ketua Presidium Pengurus Pusat PMKRI mengatakan, bahwa kebijakan hilirisasi mineral dalam negeri memiliki tujuan baik dalam rangka meningkatkan nilai tambah komoditas. Olehnya itu hilirisasi mineral perlu di optimalkan untuk memaksimalkan nilai tambah terhadap mineral.
"Jika selama ini produk hilirisasi mineral dalam negeri hanya berupa barang setengah jadi, kedepannya mesti di kembangkan menjadi barang jadi sehingga nilai jualnya akan lebih tinggi," katanya.
Selain itu dari sisi pengawasan harus di maksimalkan, mulai dari hulu sampai hilir. Hal itu untuk meminimalisir segala bentuk pengelolaan yang salah yang berpotensi memberikan dampak buruk terhadap lingkungan ataupun kerugian terhadap pendapatan negara.
Faisal Basri dalam pemaparannya mengatakan, bahwa telah terjadi perlambatan terhadap kesejahteraan rakyat di Indonesia, sehingga Indonesia adalah termasuk negara yang berpendapatan menengah ke bawah.
Hal itu di sebabkan karena Indonesia gagal dalam mengakselerasi industrialisasi mineral, padahal industri itu adalah ujung tombak modernisasi dan ujung tombak penerimaan pajak.
"Kita hanya main-main dengan hilirisasi, Padahal Hilirisasi hanya sekedar peningkatan nilai tambah tidak mengacu pada penguatan struktur secara keseluruhan. Hal itu menjadikan industri di Indonesia tumbuhnya lebih lambat dari ekonomi," tandasnya.
Baca Juga: BPK RI Perwakilan Sulteng Bantah Terima Dugaan Aliran Dana TTG Untuk Merubah Hasil Audit
Lebih lanjut ia mengatakan bahwa ekspor dari sektor industri di Indonesia hanya baru mencapai 44,9%. Sangat kecil jika di bandingkan dengan negara maju yang lebih dari separuh ekspornya adalah dari sektor industri.
"Jadi yang kita ekspor adalah barang mentah. Meskipun telah dilakukan pelarangan ekspor barang mentah tetapi data membuktikan bahwa sejak 2020 sampai saat ini masih terjadi ekspor barang mentah. Tahun lalu saja sebanyak 1 juta ton lebih barang mentah di ekspor secara Ilegal," jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Muhammad Toha dari PERHAPI mengatakan, bahwa meskipun pemerintah telah berhasil melakukan peningkatan nilai tambah mineral tetapi produk hilirisasinya baru sebatas barang antara atau intermediate produk.
Baca Juga: Detik-Detik Baku Tembak Densus dan Teroris di Lampung, Dua Tewas, Satu Anggota Densus Tertembak
"Dampaknya adalah negara lain yang justru mendapatkan nilai tambah yang signifikan dari intermediate produk yang di hasilkan oleh Indonesia," ucapnya.