METRO SULTENG - Kegiatan workshop penanganan konflik tenurial kawasan hutan di Sulawesi Tengah tahun 2025 dilaksanakan di Hotel Santika Palu, Kamis 6 November 2025.
Workshop kali ini mengusung tema, perkuat sinergi dan kolaborasi para pihak dalam penanganan konflik kehutanan.
Kegiatan tersebut dibuka Asisten II bidang perekonomian dan pembangunan Pemerintah Provinsi Sulteng, Rudi Dewanto, mewakili Gubernur Sulteng Anwar Hafid.
Baca Juga: Diserahkan Wamen Kehutanan, Sulteng Raih Penghargaan Penyuluhan Kehutanan Terbaik Nasional 2025
Workshop terselenggara atas kerja sama Kementerian Kehutanan RI, BPDLH, Pemprov Sulteng, dan lembaga Kemitraan Partnership.
Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Kementerian Kehutanan RI, Julmansyah, menyatakan apresiasinya atas terselenggaranya workshop tersebut.
Tidak ada ruang kosong, kata Julmansyah, bagi Kementerian Kehutanan untuk membiarkan konflik tenurial kehutanan tidak diselesaikan. Karena balai-balai kementerian kehutanan di daerah sudah memiliki tugas masing-masing secara terkoordinasi.
"Silakan dimanfaatkan balai-balai kementerian kami di daerah dalam penyelesaian setiap konflik tenurial kehutanan. Mari kita bersinergi dan berkolaborasi untuk menyelesaikan konflik yang muncul di daerah kita," kata Julmansyah dalam sambutannya.
Ia berkeyakinan, konflik tenurial kehutanan
memiliki efek lain. Terutama berpengaruh ke investasi. Karena investasi butuh situasi yang kondusif. Apalagi di Sulawesi Tengah sebagai daerah tujuan investasi, dibutuhkan kolaborasi dan sinergi dalam penyelesaian konflik kehutanan.
Mewakili Gubernur Sulteng Anwar Hafid, Asisten II Rudi Dewanto didaulat membuka workshop. Ia menyampaikan beberapa hal soal konflik tenurial kehutanan di Sulteng.
Gubernur menyampaikan, dibutuhkan komitmen bersama terhadap tata kelola hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan di Sulteng.
Dengan luas hutan 4,2 juta Ha atau 66,17 persen dari luas daratan Sulteng, fungsi strategis hutan tidak hanya secara ekologis. Tapi juga secara budaya, ekonomi dan kearifan lokal.
Baca Juga: Dishut Bahas RTnRHL 2026, Neng: Lahan Kritis Sulteng Meningkat 9.339 Ha
Apalagi seiring perkembangan pembangunan di masyarakat, para pihak rawan bersinggungan dengan keberadaan hutan.