Oleh: Dr. Hasanuddin Atjo
Minggu sore, 2 November 2025, bertempat di kediaman pribadinya jalan Sam Ratulangi Palu, Gubernur Anwar Hafid menggelar dialog terbatas terkait dengan pembangunan
Sulawesi Tengah.
Salah satu gagasan/ide yang disampaikan adalah rencana mengembangkan Kawasan Pangan Rakyat (KPR) yang menurut pandangan beliau sangat mendesak dimulakan.
Sejumlah alasan mendasari rencana itu antara lain harga pangan mulai beras, ayam, telur, daging dan ikan mulai bergerak naik karena dampak dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Baca Juga: Tidak Terjebak Akuntabilitas dan WTP, Daerah Mesti Fokus pada Perbaikan Fiskal
Selain itu kebutuhan pangan para pekerja tambang pada area Morowali dan Morowali Utara tidak bisa lagi dipenuhi dan harus didatangkan dari luar Sulawesi Tengah. Dan ini adalah kesempatan yang mesti dimanfaatkan imbuh Anwar Hafid.
Dikhawatirkan bila KPR tidak segera direalisasikan, maka boleh jadi inflasi di Sulawesi Tengah akan meningkat dan berujung pada bertambahnya garis kemiskinan bermuara pada pertambahan jumlah orang miskin.
Gagasan ini direspon sangat positif oleh peserta dialog. Dan dikatakan seharusnya seperti itu. Petani, nelayan dan pelaku pangan lainnya tugasnya hanya fokus pada produksi saja.
Baca Juga: Fiskal Daerah Terbelenggu Karena Program Asal Jadi, Alarm Keras Perlu Disikapi
Persoalan kebutuhan input produksi dan jaminan pasar menjadi urusan pihak ketiga yang akan berperan sebagai offtaker termasuk proses transformasi ekonomi, sosial dan teknologi.
Diharapkan pemerintah daerah segera melahirkan BUMD dalam hal ini Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) antara lain fokus pada bisnis Agro Maritim.
Ini sekaligus sebagai upaya meningkatkan kemandirian fiskal daerah yang tergolong masih rendah menjawab pemotongan dana transfer ke daerah hampir 30 % pada tahun 2026, yang diprediksi akan berlangsung beberapa tahun kedepan.
Baca Juga: Berani Berdering Bebaskan Sulteng dari Blank Spot, Pemprov - Telkomsat Teken MoU
Terakhir peserta sependapat bahwa gagasan ini relevan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, program swasembada pangan, energi dan air. Dan ditutup dengan pernyataan peta jalan harus segera dibuat. (*)