Jolowi METRO SULTENG - Nama mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo ikut diseret-seret dalam izin tambang nikel di Raja Ampat yang terbit pada masa dirinya sebagai presiden. Jokowi akhirnya angkat bicara soal polemik tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya itu.
Dalam pernyataannya, Jokowi menekankan pentingnya kelestarian lingkungan dan menyerahkan sepenuhnya proses perizinan kepada kementerian teknis yang membidangi.
"Di kementerian itu masalah teknis, itu sudah diberikan izin sejak lama," ujar Jokowi saat kepada wartawan, dikutip Sabtu 14 Juni 2025.
Baca Juga: Puluhan Juta Donasi Diduga Lenyap, Pemdes dan Pihak Sekolah di Touna Klarifikasi Video Viral
Ia juga menyampaikan, perpanjangan izin tambang nikel menjadi tanggung jawab kementerian terkait.
Kawasan Raja Ampat selama ini dikenal sebagai ikon pariwisata Indonesia di wilayah timur dengan kekayaan alam bawah laut yang luar biasa.
Namun demikian, tambang nikel di wilayah tersebut justru dianggap mengancam kelestarian lingkungan.
Jokowi pun tak menutup mata terhadap kekhawatiran publik terhadap isu lingkungan tersebut.
Meski mengaku belum melihat langsung dampak kerusakan yang ditimbulkan, ia menyatakan siap mendukung pencabutan izin jika terbukti merusak alam.
"Ya saya belum lihat lapangannya seperti apa, tapi kalau mengganggu lingkungan, kalau perlu disetop ya disetop, kalau perlu dicabut ya dicabut," tegasnya.
Baca Juga: Karena Kebijakan Populisnya, Gubernur Anwar Hafid Didaulat sebagai Kawan Gema
Sejauh ini, pemerintah telah mencabut izin empat perusahaan tambang nikel yang dinilai bermasalah di Raja Ampat, yaitu PT Anugerah Surya Pratama, PT Mulia Raymond Perkasa, PT Kawei Sejahtera Mining, dan PT Nurham.
Keputusan ini diambil sebagai langkah tegas pemerintah dalam menangani aktivitas pertambangan yang tak memenuhi standar lingkungan.
Saat dikonfirmasi mengenai status PT Gag Nikel, Jokowi enggan berkomentar lebih jauh.
"Itu tanyakan kementerian," jawabnya singkat.***