Oleh: Dr. Hasanuddin Atjo
Kemiskinan dalam beberapa hari belakangan ini menjadi trending topik dan viral mengisi sejumlah laman media cetak maupun online nasional dan lokal. Group Medsos pun ikut membahas isu seksi ini.
Ini gegara data Macro Poverty Outlook yang dirilis April 2025, oleh Bank Dunia bahwa 60,30 persen (setara 171,8 juta jiwa) masyarakat Indonesia berada di bawah garis kemiskinan.
Berbeda denga Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan nasional per bulan September tahun 2024 hanya sebesar 8,57 persen, sekitar 24,06 juta jiwa.
Perbedaan ini sontak membuat banyak orang ingin tahu kenapa perbedaan itu sangat lebar. Apakah garis kemiskinan versi BPS yang salah, dan dibuat rendah atau Bank Dunia yang keliru.
Keduanya memiliki standar dan pendekatan yang berbeda. BPS menggunakan pengeluaran perbulan memenuhi kebutuhan makanan dan non makanan sebesar Rp595.242 per kapita per bulan (tahun 2024).
Jika rata-rata rumah tangga miskin terdiri dari 4,71 orang, maka garis kemiskinan rumah tangga setara Rp2.803.590 per bulan. Pengeluaran dibawah angka ini dikategorikan rumah tangga miskin.
Bank Dunia memiliki standar yang lebih tinggi. Indonesia dikategorikan sebagai Negara berpendapatan menengah, meskipun berada pada level bawah dari kelompok tersebut.
Standar kemiskinan yang telah ditetapkan tahun 2024 sebesar US$ 6,85 perkapita perhari, ini setara dengan Rp 102.750 (kurs US$ Rp 15.000), atau lebih Rp 3.000.000 perkapita perbulan. Enam kali standar BPS.
BPS merilis bahwa kemiskinan nasional kurun waktu 10 tahun terakhir menurun. Maret 2014 jumlah orang miskin sebanyak 28,28 juta jiwa (11,25 persen). Dan selanjutnya Maret 2024 sebanyak 25,22 juta jiwa (9,03 persen). Ini menunjukkan laju penurunan yang lamban hanya sekitar 300 ribu jiwa pertahun.
job Fit Baca Juga: Anwar Hafid Ingin Kabinetnya The Right Man on The Right Place, Person Job Fit Digelar 17 April 2025
Meskipun ada progress, namun sejumlah pihak menyangsikan akan angka ini setelah melihat kondisi rill masyarakat kategori hampir miskin dan tidak miskin di lapangan. Semakin ke timur biasnya semakin besar.
Selain itu garis kemiskinan yang telah ditetapkan dinilai kerendahan, sehingga perlu ditinjau kembali. Metodelogi yang dipergunakan dipandang perlu disesuaikan lagi dengan kondisi terkini.
Karena itu, sejumlah kalangan memandang penting mencarii format yang sederhana tetapi hasilnya lebih terukur dengan bias relatif kecil, sehingga gambaran kemiskinan tersebut bisa sesuai kondisi lapangan.