Wali Kota Palu Hadiyanto, Ingin Kembangkan Teluk Palu Jadi Kawasan Wisata Terintegrasi

Oleh: Dr. Hasanuddin Atjo

Saat bersilatulrahim pada hari raya Idul Fitri 1446 H dengan Wali Kota Palu, Hadiyanto dan ketua tim penggerak PKK Hj. Diah Puspita SPA bertempat di rumah jabatan, terungkap ide Hadiyanto akan kembangkan teluk Palu sebagai kawasan wisata terintegrasi.

Rencana itu menarik didalami, didiskusikan karena di sekitar Kota Palu sebagai ibukota provinsi sangat terbatas objek distinasi wisata representatif. Apalagi kehadiran industri nikel di Morawali dan Morowali Utara menambah jumlah orang yang datang, karena pada umumnya melalui bandara Mutiara SIS Aljufri Palu.

Baca Juga: Isu Anti Biotik Budidaya Udang Kembali Merebak, Perlu Strategi Agar Tidak Berulang dan Terhindar Penolakan Pasar

Pemanfaatan kawasan teluk Palu menjadi kawasan wisata terintegrasi, diprediksi mampu mengtriger laju pertumbuhan ekonomi serta melahirkan sejumlah potensi ekonomi baru, yang akan berdampak pada kesejahteraan rakyat.

Diperkirakan sejumlah kegiatan ekonomi akan bermunculan antara lain wisata kuliner khas makanan laut yang dikelola secara modern. Wisata kuliner ini ditunjang oleh pemikiran wali kota akan memanfaatkan perairan pesisir teluk Palu sebagai tempat budidaya ikan menggunakan Karamba Jaring Apung (KJA) modern yang sekaligus berfungsi sebagai objek destinasi.

Desain pengembangan wisata terintegrasi tersebut sebaiknya berdasar pendekatan ekologis agar memikiki dampak yang lebih luas dan berkelanjutan.

Setidaknya ada tiga kawasan saling memengaruhi satu sama lain dan menjadi sebuah kekuatan besar apabila mampu diintegrasikan.

Baca Juga: SCI Bicarakan Nasib Petambak Udang yang Mulai Terpuruk, Perlu Perhatian Berimbang dan Mencontoh Ekuador

Ketiga kawasan yang dimaksud yaitu DAS Palu (Kabupaten Sigi dan kota Palu); kawasan pesisir teluk Palu (Kota Palu dan Kabupaten Donggala) dan; kawasan selat Makassar (Kabupaten Donggala).

Kawasan pengembangan ini bisa dibuatkan satu akronim yaitu kawasan pengembangan pariwisata yang terintegrasi SIPAGALA (Sigi, Palu dan Donggala).

Kehadiran Pemerintah Provinsi sangat dibutuhkan karena jadi kewenangannya mengordinir program/kegiatan lebih dari dua kabupaten/kota. Dengan pendekatan seperti ini, maka target keberlanjutan akan lebih mudah dicapai.

Setidaknya di DAS Palu dapat dikembangkan usaha berkaitan penambangan pasir dengan membangun area penangkapan air (catchment area). Selain itu menjadi wilayah penangkaran buaya yang pada saat ini populasinya sudah mengacam keamanan warga.

Baca Juga: Hilirisasi Nikel Sulteng Dinilai Bermanfaat Namun Sisakan Tantangan, PR Bagi Pemerintah Baru