METRO SULTENG – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Tengah secara tegas menolak rencana perluasan kebun kelapa sawit seluas satu juta hektar di Pulau Sulawesi.
Penolakan ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulteng, Sunardi Katili, dalam diskusi publik yang digelar di Sekretariat WALHI Sulteng, Jalan Tanjung Manimbaya, Kota Palu, Sabtu (15/2/2025).
Diskusi yang berlangsung secara hybrid ini turut dihadiri oleh aktivis lingkungan dari berbagai lembaga di Sulteng.
Selain itu, Manajer Kampanye Hutan dan Kebun WALHI Nasional, Uli Arta Siagian, juga berpartisipasi secara daring dalam diskusi bertajuk "Satu Juta Hektar Sawit di Sulawesi untuk Siapa?"
Sunardi Katili mengungapkan dampak negatif dari proyek ambisius ini. Ia menilai dapat menambah problem konflik sosial dan agraria di masyarakat. Dari total 1 juta hektar yang direncanakan, sekitar 300 ribu hektar akan dikembangkan di Sulteng.
“Rencana pemerintah untuk mengeluarkan izin ini menjadi kekhawatiran besar jika dilanjutkan,” ujarnya.
Sunardi mengungkapkan, proyek ini dipelopori oleh PT Sulsel Citra Indonesia (SCI), perusahaan milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. SCI telah menggandeng Gabungan Perusahaan Perkebunan Indonesia (GPPI) dan menandatangani nota kesepahaman pada 2024 untuk memulai proyek Sulawesi Palm Oil Belt.
Proyek ini mencakup enam provinsi, yakni Sulawesi Selatan (100.000 hektar), Sulawesi Tenggara (290.000 hektar), Sulawesi Barat (120.000 hektar), Sulawesi Tengah (300.000 hektar), Gorontalo (95.000 hektar), dan Sulawesi Utara (70.000 hektar).
Baca Juga: Kasus Dugaan Suap Proyek MDA di Morowali Terus Bergulir, Saksi Telah Diperiksa Polisi
WALHI Sulteng menegaskan, kekayaan sumber daya alam khususnya di Sulteng, baik itu sektor pertambangan maupun perkebunan sawit, seharusnya memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, bukan malah menambah permasalahan.
“Kami meminta pemerintah untuk menghentikan proyek ini. WALHI selama ini telah bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menyelesaikan problem perkebunan sawit yang di Sulteng, bukan malah menambahnya,” tegas Sunardi.
Ia berharap kebijakan tentang sawit yang diambil ke depan, dapat membawa dampak positif bagi daerah dan masyarakat, serta kelestarian lingkungan. (*)