Hadirnya virus pada benur yang diproduksi oleh hatchery yang telah berlangsung lama bisa terjadi antara lain melalui tiga mekanisne sebagai berikut:
Pertama terbawa oleh induk udang yang dipakai. Karena itu meski ada jaminan sertifikat bahwa induk adalah SPF atau bebas virus, proses deteksi mutlak dilakukan. Masalahnya
apakah semua hatchery mau berkomitmen untuk melakukan deteksi ulang?
Kedua, terjangkit melalui pakan induk berupa cacing laut, cumi dan rajungan. Cacing laut yang diperoleh dari alam menjadi "kambing hitam" atas hadirnya virus pada benur.
Pengecekan lab menunjukkan
bahwa hampir semua cacing laut dari alam terkontaminasi virus. Upaya yg dilakukan oleh hatchery untuk mengurangi risiko virus melalui proses pembilasan dengan air yang steril dan pembekuan agar virusnya tidak aktif tentunya hanya mengurangi risiko.
Baca Juga: Shrimp Club Indonesia (SCI) Menilai Desentralisasi Prosesing Udang Mendesak
Pada saat ini hanya sebagian kecil hatchery yang produksi cacing SPF secara mandiri dan sebagian lagi impor cacing SPF dari beberapa negara seperti Belanda dan ini tentunya jadi peluang bisnis baru.
Ketiga, kualitas tatakelola hatchery juga menjadi pintu masuk virus. Tatakelola yang baik mulai infrastruktur, SDM, sanitasi hingga penerapan biosecurity sangat membantu memproduksi benur yang sehat.
Kompleksitas yang dihadapi oleh petambak udang tentunya perlu dicarikan solusinya agar mereka tidak menjadi korban. Petambak udang merupakan motor penggerak utama dalam mendorong ekonomi industri udang pada sektor hulu maupun hilir.
Berhasilnya produksi udang oleh petambak bisa membuka lapangan kerja pada sektor hilir dan hulu serta budidaya itu sendiri. Keberhasilan tersebut sekaligus mendukung harapan Indonesia Emas 2045.
Baca Juga: Paradigma Baru Peningkatan Produksi Udang Berdaya Saing Global
Setidaknya dua rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti:
Pertama Asosiasi tambak (SCI, Petambak Muda Indonesia dan lainnya), Asosiasi Benur, AP5I, Asosiasi Saprotam, serta jasa lab. pengujian penyakit, bisa menyusun draf produksi dan dustribusi benur sehat serta SOP budidaya baku, untuk mendukung peningkatan produksi dan ekspor udang.
Kedua, kiranya DPR RI, melalui Komisi IV bisa menjembatani dengan kementerian teknis antara lain KKP, Karantina dan lainnya agar lahir regulasi yang mendukung produksi benur yang sehat dalam jumlah yang banyak serta SOP budidaya yang baku.
Terakhir, apabila rekomendasi ini mampu direalisasikan, ada keyakinan kuat target produksi udang sebesar 2 juta ton pada era Presiden Jokowi mampu direalisasikan pada era Presiden Prabowo Subianto. SEMOGA. (*)