Oleh: Dr. Hasanuddin Atjo
Perekonomian nasional tahun 2023, diukur berdasarkan PDB (Produk Domestik Bruto) atas dasar harga berlaku (ADBH) mencapai Rp20.892,4 triliun dengan PDB per kapita sebesar Rp75,0 juta, setara US$4.919,7
Kontribusi sektor Pertanian, Perikanan, Kehutanan (PPK) sebesar Rp2.617,7 triliun atau (12,53%) berada diperingkat ketiga setelah sektor Industri pengolahan Rp3.900,1 triliun ( 18,67%), dan Perdagangan besar, eceran maupun reparasi mobil-sepeda motor Rp2.702,4 triliun (12,94%).
Sementara itu Sulawesi Tengah yang terkenal karena nikelnya pada tahun 2023 berkontribusi terhadap PDB relatif kecil yaitu sebesar Rp347,139 triliun atau (1,65 persen) dan pendapatan per kapita sebesar Rp112,46 juta atau US$ 7.490.
Baca Juga: Perlu Roadmap untuk Menjadi Penyangga IKN
Meski PDRB per kapita Negeri Seribu Megalith ini hampir dua kali kali nasional, namun angka kemiskinan tergolong masih tinggi sekitar 12 persen dan ini berada diatas rata-rata nasional yang hanya sebesar sembilan persen .
Kondisi itu memberi makna bahwa terdapat ketimpangan pendapatan diantara penduduk Sulawesi Tengah yang ditandai nilai gini rasio tahun 2023 yang tergolong masih tinggi sebesar 3,04, meski dibawah rata-rata nasional 0,388.
Kontribusi sektor PPK terhadap PDRB Sulteng pada tahun 2023 sebesar 15,77 persen, berada pada peringkat kedua dari 17 sektor, digeser oleh Industri Pengolahan yang berkontribusi sebesar 25,23 persen dari total nilai PDRB sebesar Rp 347, 139 triliun.
Laju penurunan kontribusi dari sektor PPK selama lima tahun terakhir (2019 - 2023) cukup tajam yaitu secara berurutan sebesar 23,20; 21,78; 18,80; 15,82 dan 15,77 persen. Dan sebelumnya kontribusi sektor ini pernah mencapai sekitar 48 persen.
Meskipun kontribusi menurun, tetapi sektor ini masih tumbuh sebesar 1,44 persen (triwulan I 2024), namun jauh tertinggal dari sektor pengolahan sebesar 21,27 persen dan penggalian sebesar 11,46 persen. Kondisi ini dipandang perlu menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan sehingga disparitas antar sektor tidak jomplang.
Baca Juga: Budidaya Ikan Nila Strategis dalam Penyediaan Protein dan Membuka Lapangan Kerja
Alasan lainnya mengapa sektor PPK perlu mendapat dukungan dan porsi anggaran yang lebih besar dari Pemerintah Baru hasil Pileg tahun 2024 dan Pilkada yang akan dihelat pada November tahun 2024 sebagai berikut:
Pertama, berdasarkan data BPS tahun 2022 bahwa sektor PPK merupakan sektor yang mempekerjakan sekitar 43,47 persen angkatan kerja usia 16 tahun ke atas setara 689.616 orang dari total angkatan kerja 1.586.320 orang.
Sektor ini semakin tidak lagi menarik karena terperangkap dengan cara konvensional. Dan saat ini mulai ditinggalkan oleh tenaga kerja usia produktif terutama generasi muda atau milenial untuk bekerja di sektor lain. Ironinya pada sektor inilah jumlah penduduk miskin yang banyak dijumpai.
Kedua, kebutuhan pangan guna memenuhi permintaan tenaga kerja di Morowali dan Morowali Utara yang jumlahnya ratusan ribu orang belum bisa bersaing dengan provinsi lain karena masalah kualitas dan harga pokok penjualan yang relatif lebih tinggi (HPP).