METROSULTENG — Dalam rangka rencana pengembangan kawasan industri, PT Morowali Industri Sejahtera (MIS) menggelar konsultasi publik di enam desa di Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali, Sulteng. Kegiatan ini digelar di aula kantor camat Bungku Pesisir pada Sabtu (6/12/25).
Enam desa tersebut yakni Desa Torete, Laroenai, One Ete, Buleleng, Tandaoleo, dan Lafeu. Pada penyusunan studi Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) ini, PT MIS menggandeng tim Amdal dari Universitas Tadulako.
Kegiatan konsultasi publik dihadiri Manager Site PT MIS Ir. Agus Ryanto, perwakilan Camat Bungku Pesisir, Kapolsek, Danramil, Tim Amdal Untad, serta perwakilan masyarakat dari enam desa tersebut.
Baca Juga: PT IMIP Buka 760 Lowongan Kerja di Job Fair HUT Morowali, Cek Posisi yang Dibutuhkan
Ketua Tim Amdal Universitas Tadulako, Dr. Ir. Isrun SP, M.P., IPM, menjelaskan bahwa konsultasi publik merupakan kewajiban bagi pelaku usaha yang telah diatur dalam regulasi. Pelibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam penyusunan Amdal, khususnya bagi warga yang berpotensi terdampak langsung.
“Masyarakat yang hadir diharapkan dapat memberikan informasi, gambaran, serta masukan terkait rencana pengembangan kawasan PT MIS. Kegiatan ini telah diatur dalam Permen LHK Nomor 17 Tahun 2012 tentang pedoman pelibatan masyarakat dalam proses Amdal,” jelas Isrun.
Sementara itu, Manager Site PT MIS, Ir. Agus Ryanto, mengungkapkan bahwa kawasan industri Morowali Industri Sejahtera akan membangun smelter HPAL (High Pressure Acid Leaching), teknologi pengolahan yang mampu melarutkan bijih nikel limonite.
“PT MIS adalah kawasan industri, dan fokus kami adalah pembangunan smelter HPAL sebagai teknologi pengolahan nikel limonite,” ujar Agus di hadapan peserta.
Baca Juga: PT Vale Tanam Ribuan Pohon di Tiga Wilayah Operasi, Perkuat Komitmen Iklim dan Keberlanjutan Global
Ia menambahkan, luas kawasan PT MIS saat ini sekitar 950 hektare yang berada di Desa Torete dan Buleleng. Adapun pengembangan kawasan direncanakan meluas hingga 2.500 hektare dan mencakup enam desa tersebut.
Kegiatan konsultasi publik berlangsung aman dan tertib hingga selesai. Meskipun sempat terjadi riak-riak pada sesi diskusi dan penyampaian saran, situasi dapat dikendalikan sehingga kegiatan kembali berjalan lancar sampai penutupan. (*)
