METRO SULTENG-Kondisi perusahaan smelter nikel PT GNI di Morowali Utara, Sulteng, yang dikabarkan terancam berhenti beroperasi buntut perusahaan induknya di Cina Jiangsu Delong Nickel Industry menunda pembayaran kepada pamasok energy lokal dan tidak dapat memperpleh bijih nikel, membuat.
anggota DPRD Sulawesi Tengah, Muhammad Safri angkat bicara.
Politisi PKB itu meminta Gubernur Sulteng, Anwar Hafid mengambil langkah antisipatif terkait PT GN, yang terancam berhenti yang bisa berdampak keterperukun ekonomi dan hilannya mata pecarian para karyawan.
Baca Juga: Video Viral PT GNI Rusuh adalah Hoax, Dandim 1311 Morowali Angkat Bicara Fakta Yang Sebenarnya
"Pak Gubenur harus segera merespon kondisi ini dengan mengambil langkah-langkah antisipatif. Harus ada upaya nyata dan solusi dari pemerintah untuk mengantisipasi ampak besar dari wacana penutupan smelter PT GNI di Morut," ujarnya kepada awak media.
Safri mengatakan ancaman penutupan smelter PT GNI di Morut merupakan imbas dari buruknya tata kelola hilirisasi nikel di negara ini. Lemahnya pengawasan pemerintah hingga regulasi yang dipangkas demi untuk mempermudah investasi berdampak serius terhadap ekonomi masyarakat dan kerusakan lingkungan.
Baca Juga: Gubernur Anwar Hafid Ungkap Rahasia Suksesnya: Rutin Berjamaah di Masjid
"Kami sangat prihatin dengan kondisi ini, karena yang paling dirugikan adalah masyarakat. Pemerintah terlalu mengandalkan program hilirisasi nikel tanpa adanya tata kelola yang baik. Pengawasan lemah, regulasi dipangkas yang ujung-ujungnya berdampak serius terhadap ekonomi masyarakat dan kerusakan lingkungan," bebernya.
Di tengah situasi perekonomian yang sulit ini, Safri yang juga berharap Gubernur Anwar Hafid turun tangan mengatasi persoalan tersebut. Menurutnya dibutuhkan keberpihakan dan kebijakan pemerintah yang melindungi rakyatnya.
"Jika smelter GNI akhirnya tutup, maka banyak yang terkena imbasnya. Akan ada gelombang PHK massal terhadap karyawan, perekonomian daerah terganggu dan lain sebagainnya. Olehnya itu kami berharap Pak Gubernur segera turun tangan, dibutuhkan keberpihakan dan negara harus hadir di tengah-tengah rakyatnya," pungkasnya.***
