METRO SULTENG - Kepala proyek PT Selaras Mandiri Sejahtera (SMS), Fajar, memberikan klarifikasi soal jangka waktu kontrak proyek pengendali banjir yang dikerjakan perusahaannya.
Menurut Fajar, proyek yang dikerjakan PT SMS belum pernah di-addendum. Sebab, kontrak awalnya memang mulai Agustus 2023 hingga Desember 2024.
"Siang pak. Mungkin sedikit koreksi. Kontrak kita multi years dari Agustus 2023 s/d Desember 2024," Fajar memberi klarifikasi melalui pesan WhatsApp Rabu siang (24/7/2024).
Baca Juga: Proyek Pengendali Banjir Rp150 Miliar di Kota Palu Alami Keterlambatan, Progres Minus 26 Persen
"Jadi bukan add (penambahan) perpanjangan waktu sampai Desember 2024, memang jangka waktu pelaksanaan kontrak," tambahnya lagi.
Diketahui, proyek infrastruktur pengendali banjir yang dikerjakan PT Selaras Mandiri Sejahtera (SMS) di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, senilai Rp150 miliar, menjadi sorotan masyarakat. Karena pekerjaan proyek itu di lapangan mengalami keterlambatan.
Proyek ini dikelola Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi III, Palu, di Jalan Abdurrahman Saleh. Nama paket pekerjaannya, River Improvement in Palu City Area (Downstream of Palu Considering Tsunami Countermeasures, Kawatuna, Ngia River).
Informasi dari masyarakat yang diterima media ini terungkap bahwa proyek tersebut mengalami keterlambatan signifikan. Disebut-sebut progresnya minus (deviasi) hingga 30 persen.
Baca Juga: Menyambut Era Baru Foto Jurnalistik di Musda V PFI Palu
"Tidak juga segitu (deviasi 30 persen). Hanya sekitar 26 persen saja," ujar Fajar dikonfirmasi via telepon di aplikasi WhatsApp dalam pemberitaan sebelumnya.
Beberapa alasan kenapa proyek pengendali banjir yang tersebar di tiga sungai di Kota Palu (Sungai Palu, Kawatuna, dan Sungai Ngia) itu terlambat.
Pertama, stok material lambat tersedia. Material yang digunakan kata Fajar merupakan material pilihan yang harus diorder ke pihak vendor dulu. Tapi di saat yang bersamaan stok tidak tersedia.
"Material seperti batu pecah (batu split) sulit kami dapatkan. Orderan banyak dikirim untuk memenuhi permintaan pembangunan ke IKN (ibukota negara) di Kalimantan," jelas Fajar.
Baca Juga: Kongres Pasitabe 2024, PT Vale Dukung Pelestarian Budaya Suku Luwu Timur
"Jadi kami terpaksa menunggu. Mau tidak mau. Karena suplai material dari Palu ke IKN prioritas," tambahnya.
