Oleh: Dr. Hasanuddin Atjo
Sulawesi Tengah menjadi salah satu provinsi yang diuntungkan dengan berpindahnya ibukota negara, IKN dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.
Sejumlah wilayah, seperti Kota Palu, Kabupaten Donggala, Tolitoli dan Buol jadinya berhadapan dengan IKN, hanya dipisah oleh Selat Makassar-laut Sulawesi yang menjadi ALKI II.
Ini memberi peluang menjadi salah satu penyangga utama, memenuhi kebutuhan IKN baru terutama penyediaan pangan dan tenaga kerja terampil.
Baca Juga: Empat Pelabuhan di Kawasan Teluk Palu Bakal Ramai, Ketika Ibukota Negara Berpindah
Bahkan wilayah dilapis kedua seperti Kabupaten Parigi Moutong, Poso, Tojo Una-una, Banggai bersaudara serta Morowali dan Morowali Utara akan terkena imbas bilamana akses jalan darat dari Kasimbar (teluk Tomini) ke Tambu (selat Makassar) bisa ditingkatkan menjadi jalan TOL atau bebas hambatan.
Magnet dan resonansi dari IKN baru, dipastikan berpengaruh kuat terhadap wilayah-wilayah di sekitarnya, mengingat IKN itu dirancang mampu menampung 5 juta manusia yang dipastikan bakal ramai dengan berbagai aktivitas dan ragam kebutuhan.
Sejumlah peluang bisnis akan muncul, namun kesemuanya berpulang pada daerah masing-masing bagaimana besikap dan bagaimana strategi yang harus dibangun agar peluang tersebut bisa dimanfaatkan, bagi terwujudnya kemajuan daerah, kesejahteraan rakyat.
Infrastruktur logistik, terdiri darat, laut dan udara menjadi salah satu fasilitas yang harus ditingkatkan kapasitas, kualitas dan kuantitasnya. Karena jenis infrastruktur ini menjadi salah satu kritikal poin membangun efisiensi dan daya saing.
Baca Juga: Teknologi Budidaya Udang ala Ekuador, Telah Diujicobakan di Kabupaten Parigi Moutong Sulteng
Infrastruktur logistik darat dan laut, maupun udara di Sulteng terus mendapat perhatian oleh pemerintah pusat. Dan terakhir baru saja Bandar Udara Mutiara Sis Aljufri dan 3 pelabuhan laut di teluk Palu diresmikan oleh Presiden Jokowi diakhir Maret 2024 setelah direhab berat.
Sulteng saat ini, dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berhadapan dengan IKN baru di Kalimantan Timur, dinilai oleh beberapa kalangan sudah pantas mempersiapkan sebuah bandar udara berkelas Internasional.
Keberadaan Bandara Mutiara Sis Aljufri, dinilai sudah sulit dikembangkan, dikarenakan areal yang terbatas, berada di wilayah perkotaan serta ruang gerak proses landing maupun take off yang terbatas sehingga sulit bagi pesawat berbadan lebar.
Menjadi sebuah bandar udara Internasional dibutuhkan areal yang lebih luas, dan ruang gerak proses landing - take off yang lebih terbuka serta akses yang lebih mudah dan efisien bagi bandar udara domestik dan printis di sekitarnya.
Karena itu dipandang perlu dan strategis mempersiapkan calon lokasi baru sesuai Kepmenhub Nomor 39 Tahun 2019 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional.
