METRO SULTENG - Komisi Penyuluhan Pertanian Provinsi Sulawesi Tengah mengunjungi lokasi Kawasan Pangan Nusantara (KPN) di Desa Talaga, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, pada Minggu siang (7/1/2024).
Kunjungan jajaran Komisi Penyuluhan Pertanian dalam rangka melihat dari dekat kesiapan lokasi KPN Talaga, yang telah diresmikan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin beberapa waktu lalu.
Jajaran Komisi Penyuluhan Pertanian yang berkunjung ke KPN Talaga siang itu, dipimpin langsung oleh ketuanya Dr Hasanuddin Atjo. Turut mendampingi Sekretaris Komisi Penyuluhan Pertanian Sulawesi Tengah, Muhammad Adam, serta Prof Made Antara selaku anggota.
Menempuh perjalanan kurang lebih dua jam dari Kota Palu, jajaran Komisi Penyuluhan Pertanian Sulteng tiba di lokasi KPN Talaga sekitar pukul 14.00 Wita. Jarak lokasi KPN dari permukiman penduduk Desa Talaga diperkirakan 11 kilometer. Jalannya kini sudah diaspal hotmix.
Usai mengunjungi lokasi KPN Talaga, Hasanuddin Atjo selaku Ketua Komisi Penyuluhan Pertanian Sulteng mengapresiasi pencanangan kawasan tersebut.
Ia berharap, KPN Talaga dapat menjadi role model (panutan) pengembangan kawasan pangan, yang disiapkan menjadi daerah penyangga IKN di Provinsi Kalimantan Timur.
"Sebagai lembaga ad hoc yang posisinya independen, Komisi Penyuluhan Pertanian Sulteng mendukung keberadaan KPN Talaga. Gagasan ini sangat bagus. Letaknya juga sangat strategis, dapat menjadi pintu masuk dan keluar ke Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur," kata Hasanuddin Atjo usai mengunjungi lokasi KPN.
Meski menyatakan dukungan terhadap KPN Talaga, mantan konsultan FAO untuk Kamboja ini memberikan beberapa masukan terkait KPN. Terutama, soal konsep pengembangannya, menurut Hasanuddin perlu dipikirkan dan didiskusikan untuk diubah.
"Konsep pengembangan KPN Telaga dengan melakukan budidaya tanaman pangan, saran kami sebaiknya diubah menjadi Pusat Pengumpulan, Processing, dan Distribusi (P3D) Pangan. Ada beberapa alasan mendasar, sehingga kami dari komisi penyuluhan menyarankan perubahan konsep," beber Hasanuddin.
Baca Juga: Usai Resmikan KPN Donggala, Wapres Langsung Bertolak ke Jakarta
Alasannya, sebut Hasanuddin, karena keterbatasan lahan KPN Talaga. Dengan proyeksi luasan lahan 1.123 hektar dan yang tersedia saat ini sekitar 400 hektar, tidak akan memadai untuk melakukan budidaya beberapa tanaman pangan. Sebuah kawasan pangan, idealnya butuh ketersediaan lahan hingga puluhan ribu hektar.
Selain ketersediaan lahan yang kurang, ia memprediksi lokasi KPN Talaga saat ini masih butuh intervensi biaya yang besar harus dikeluarkan pemda.
Fasilitas-fasilitas pendukung seperti ketersediaan air dalam kapasitas besar, SDM, pasokan listrik, teknologi berbasis digital, harus benar-benar disiapkan secara matang. Ini penting sebagai daya tarik bagi investor untuk menjadi pengelolaan kawasan. Dicontohkan adalah kawasan industri Makassar, KIMA.
