Dikatakan, Donggala tidak kekurangan sumber daya yang lebih kompeten dan telaten. Hanya saja perlu diberi ruang dan kesempatan untuk menguji kompetensi mereka dalam mengisi jabatan-jabatan strategis di pemerintahan.
“Saya kira, sekaranglah momentum paling baik untuk pemerintahan Vera Laruni dan Taufik Burhan dalam melakukan reformasi birokrasi di lingkup pemerintah Kabupaten Donggala," ucap aktivis GMKI itu.
Baca Juga: Bupati Donggala: Tidak Benar PPPK Diancam Dipecat karena Menolak Gaji
Tak hanya itu, ia juga mengingatkan pentingnya pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Donggala yang berpihak kepada masyarakat secara adil.
“Ada 300 ribu warga Donggala yang menunggu sentuhan nyata dari APBD. Kami berharap Bupati Donggala mengelola anggaran secara bijak dan merata demi kesejahteraan masyarakat,” demikian Nandes.
Pemerintah Kabupaten Donggala menyambut baik masukan tersebut dan terus berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, serta mempercepat pelayanan dan pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat. (*)