METRO SULTENG – Pemerintah Kabupaten Donggala di bawah kepemimpinan Bupati Vera Elena Laruni dan Wakil Bupati Taufik Burhan, terus melakukan langkah-langkah strategis dalam mendorong kemajuan daerah di berbagai sektor.
Sejumlah program prioritas kini tengah digarap serius. Mulai dari pelayanan administrasi kependudukan yang akan terpusat di masing-masing kecamatan, rehabilitasi Pasar Ganti menjadi pasar modern, bantuan untuk nelayan.
Kemudian pembentukan satgas peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan satgas pengawasan pertambangan, serta program-program lainnya yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Baca Juga: Perjuangkan DBH Migas Selat Makassar, Andhika Amir: Bupati Donggala Sudah Benar
Di tengah kesibukan melaksanakan berbagai program tersebut, Pemerintah Kabupaten Donggala juga menerima masukan dari Forum Masyarakat Donggala Maju (FMDM).
Fernandes Sunawa sebagai perwakilan FMDM, menyampaikan pentingnya segera mungkin dilakukan perombakan struktur pemerintahan, khususnya pada jajaran eselon II dan III.
Menurut Nandes - sapaan akrabnya, perombakan struktur tersebut penting untuk penyegaran birokrasi, sejalan dengan visi-misi Vera Laruni dan Taufik Burhan yang menempatkan pelayanan dan kemajuan Donggala sebagai prioritas utama.
“Kami menilai banyak gagasan besar Bupati Donggala yang tidak mampu diterjemahkan oleh jajaran di bawahnya menjadi kebijakan konkret. Salah satunya adalah persoalan data BPJS masyarakat, yang hingga kini belum terakomodir melalui skema APBN," katanya, Rabu (2/7/2025) kepada wartawan.
Baca Juga: Donggala Berjuang Dapatkan DBH Migas Selat Makassar, Vera Laruni: Ini Tidak Adil
"Ini menunjukkan lemahnya keseriusan dari OPD terkait dalam mengawal program yang sebenarnya sangat penting bagi masyarakat Donggala,” tegas pemuda asal Kecamatan Banawa Selatan itu.
Ia juga menyoroti bahwa sebagian besar aparatur yang mengisi jabatan strategis saat ini, masih wajah-wajah lama. Perlu adanya penyegaran birokrasi dengan menghadirkan sumber daya manusia yang lebih inovatif, adaptif, dan visioner agar mampu menjawab tantangan pembangunan saat ini.
Isu lain yang menjadi perhatiannya adalah persoalan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dinilai merupakan warisan problematik dari masa pemerintahan sebelumnya. Nandes mendorong agar momentum ini dijadikan ajang bersih-bersih dan reposisi oleh pemerintahan Vera Laruni dan Taufik Burhan.
Baca Juga: Verifikasi PPPK di Donggala: Langkah Bijak Menjaga Keuangan Daerah
“Bukan hanya pemerintahan Vera Laruni dan Taufik Burhan kena getahnya, 300 ribu warga Donggala juga ikut menanggung beban dari ketidakdisiplinan birokrasi dalam melakukan rekrutmen PPPK yang tidak mempertimbangkan kebutuhan dan keuangan daerah," sesal Nandes.
“Ada hak warga lainnya dalam porsi APBD Donggala. Tentu itu tidak hanya untuk membiayai belanja pegawai. Tapi juga untuk kebutuhan publik lainnya, seperti jalan tani, alat kerja, modal usaha dan infrastruktur lainnya,” ujarnya.
