"Inilah akibatnya kalau persiapan dan perencanaan tidak matang. Pemkot lemahnya disitu. Akhirnya ketahuan juga di forum ini. Kenapa diusulkan anggarannya Rp10 miliar di APBD 2023, tapi uang itu tidak bisa juga dibayarkan kepada pemilik lahan," kesal Ketua Komisi C.
Kalau alasannya ada kendala aturan yaitu PP 19/2021, kenapa tidak dari awal. Kenapa nanti sekarang tetek bengeknya diurus dan dipersiapkan. Kenapa tidak diselesaikan dulu syarat dalam PP 19, baru dilakukan pembebasan lahan dan usulan anggaran.
Baca Juga: Kerugian Negara Telah Dikembalikan, Kejari Tutup Penyelidikan Dugaan Bill Hotel Fiktif DPRD Palu
"Logika berpikirnya kan begitu," kritik Ahmad Umayer terhadap kepemimpinan Walikota Hadianto Rasyid.
Selain Ahmad Umayer, tampak hadir di RDP anggota Komisi C lainnya yaitu Muslimun, Syarif, H Nanang, Mulyadin. Sedangkan perwakilan warga Kawatuna dipimpin Germuler bersama sekitar enam warga Kawatuna lainnya. ***
