Massa juga menyatakan akan mendirikan tenda di jalan-jalan akses CPM sebagai bentuk protes lanjutan. Mereka menilai perjuangan yang dilakukan sudah cukup panjang, namun belum membuahkan hasil. Warga merasa seperti kehilangan ruang hidup di tanah sendiri.
“Dulu kita dijajah 350 tahun oleh imperialisme, tapi tidak diperlakukan seperti ini. Ini CPM sangat keterlaluan,” kata Tezar Abdul Gani dalam orasinya.
Sofyan Aswin turut menyampaikan pernyataan keras. Ia meminta CPM tidak mempermainkan masyarakat lingkar tambang dan segera memberikan kepastian terkait penciutan lahan konsesi.
“Kita akan melakukan rapat besar malam ini. Kita akan tentukan sikap. Demi tanah leluhur, saya siap mewakafkan diri dalam perjuangan ini,” tegas Sofyan.
Baca Juga: Aktivis Lingkungan Tantang CPM Buka Data Pemantauan Kualitas Udara di Poboya
Para tokoh adat menilai, penetapan WPR dapat menjadi jalan keluar untuk meredam konflik berkepanjangan antara masyarakat dan perusahaan.
Dengan adanya WPR, masyarakat diharapkan dapat melakukan aktivitas pertambangan secara legal dan terkontrol, sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga setempat.
Hingga berita ini diturunkan, aksi demonstrasi dan pemblokiran jalan masih terus berlangsung. Massa tetap bertahan di depan kantor CPM serta di akses jalan menuju area pertambangan.
Baca Juga: Gema Bangsa Sulteng Dukung Hak WPR Warga Poboya, Solusi Akhiri Konflik 29 Tahun
Masyarakat lingkar tambang Poboya menegaskan akan terus melakukan aksi lanjutan, apabila tuntutan mereka tidak ditindaklanjuti.
Mereka berharap pemerintah, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dapat turun tangan memfasilitasi penyelesaian persoalan penciutan lahan konsesi dan penetapan WPR di Poboya. ***
