METROSULTENG – Ketua Himpunan Mahasiswa Pemuda Pelajar Kecamatan Bahodopi Sulawesi Tenggara (HIMP2KAB-Sultra) menyampaikan keprihatinan sekaligus mengecam sikap arogan Dinas Pendidikan Morowali saat aksi demonstrasi Aliansi Mahasiswa, Jumat (19/9/2025).
Aksi tersebut digelar untuk menuntut kejelasan penyaluran beasiswa daerah yang dinilai belum transparan dan adil. Namun, demonstrasi berubah panas ketika Kadis Disdikbud disebut melontarkan pernyataan diskriminatif kepada massa aksi, termasuk terhadap Amrin, Ketua GRD KK-Morowali yang bertindak sebagai koordinator lapangan.
“Kehadiran kami dalam aksi ini untuk mencari solusi, bukan untuk konflik. Tapi sikap pimpinan Dinas Pendidikan justru diskriminatif dan membatasi hak konstitusional warga negara,” tegas Ketua HIMP2KAB-Sultra.
Baca Juga: GRD KK-Morowali Kecam Kadis Disdikbud, Dinilai Arogan dan Batasi Ruang Demokrasi
Ia menilai, tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi pejabat publik, terutama di lingkungan pendidikan. “Tidak ada otoritas, baik secara hukum maupun moral, yang berhak membatasi hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara damai,” lanjutnya.
Menurutnya, pembungkaman suara mahasiswa berpotensi menciptakan iklim ketakutan dan menghambat partisipasi publik dalam pembangunan daerah. Demokrasi, katanya, bukan hanya prosedur administratif, melainkan ruang hidup yang harus dijaga bersama.
HIMP2KAB-Sultra menegaskan akan terus bersolidaritas bersama mahasiswa Morowali untuk mengawal persoalan pendidikan. “Kadis dengan sikap arogan seperti ini tidak layak dijadikan contoh. Kami akan terus bergerak bersama demi pendidikan dan demokrasi di Morowali,” tutupnya.***
