METROSULTENG – Ketua Gerakan Revolusi Demokratik Komite Kabupaten Morowali (GRD KK-Morowali), Amrin, mengecam keras sikap Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Morowali saat merespons aksi demonstrasi Aliansi Mahasiswa Morowali pada Jumat, 19 September 2025.
Menurut Amrin, aksi yang awalnya kondusif berubah ricuh ketika Kadis menanyakan status mahasiswa kepada massa aksi sebelum berdialog. “Kalau bukan mahasiswa tidak boleh menyuarakan aspirasi, begitu kira-kira kesan dari pernyataan Kadis. Inilah awal kegaduhan dan membuat kawan-kawan kecewa,” ujar Amrin yang juga bertindak sebagai koordinator lapangan.
Amrin menilai sikap Kadis sangat arogan, tidak mendidik, dan menutup ruang demokrasi. Ia menegaskan bahwa menyampaikan pendapat adalah hak konstitusional setiap warga negara, tidak terbatas hanya pada mahasiswa. “Kami datang dengan koperatif, tapi ternyata justru dibatasi ruang dialognya. Ini pelecehan terhadap prinsip demokrasi,” tegasnya.
Baca Juga: Pemkab Morowali Jawab Tuntutan Aliansi Mahasiswa, Beasiswa Tahap II Segera Cair Minggu Depan
Ia menambahkan, akibat sikap tersebut, massa aksi memilih menghentikan dialog dengan Kadis dan melanjutkan aksi hingga Sekretaris Daerah (Sekda) Morowali turun tangan menemui langsung para demonstran.
GRD KK-Morowali menilai pernyataan Kadis telah mengkotak-kotakkan masyarakat yang ingin menyuarakan aspirasi, padahal isu yang dibawa adalah terkait tupoksi Disdikbud sendiri. “Tindakan ini mencerminkan wajah otoriter pemimpin yang anti kritik,” kata Amrin.
Sebagai tindak lanjut, GRD KK-Morowali menyatakan siap menggelar aksi lanjutan bahkan pendudukan kantor Disdikbud. Mereka mengundang seluruh mahasiswa, pemuda, dan organisasi untuk bersolidaritas. “Kita harus selamatkan pendidikan dan demokrasi dari sikap penguasa yang arogan dan membungkam suara rakyat,” tutup Amrin.***
