METROSULTENG – Setelah sekitar dua jam menyampaikan orasi, Aliansi Mahasiswa Morowali (AMM) akhirnya mendapat kesempatan berdialog langsung dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Morowali, Amir Aminuddin, pada pukul 16.00 Wita, Jumat (19/9/2025).
Dalam pertemuan itu, Kadis Amir menjawab seluruh tuntutan massa aksi, termasuk yang paling disorot soal transparansi beasiswa mahasiswa senilai Rp12 juta per tahun. Ia menegaskan bahwa anggaran tersebut digunakan sebaik-baiknya sesuai amanah, sementara proses pencairan dilakukan langsung oleh pihak bank, bukan oleh Dinas Pendidikan.
“Uangnya ada di bank, tidak ada di sini (red_Dinas Pendidikan). Kami bukan malaikat, tapi insya Allah uang negara kami amankan dengan baik. Tidak usah khawatir,” tegas Amir.
Selain soal beasiswa, Amir juga menyinggung larangan bagi pelajar SMA untuk ikut aksi demonstrasi pada momentum aksi nasional Agustus lalu. Ia menegaskan, siswa SMA masih tergolong anak-anak yang dilindungi undang-undang. “Makanya kami larang anak-anak ikut. Demokrasi kita ini jangan disamakan dengan di Nepal,” ucapnya.
Baca Juga: Mahasiswa Morowali Desak Transparansi Beasiswa, Demo Kantor Dinas Pendidikan
Namun, di tengah penjelasannya, Amir menyoroti keberadaan peserta aksi yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa.
Ia menegaskan, jika ada yang ikut aksi namun bukan mahasiswa, maka hal itu dianggap melanggar. “Saya akan buka dialog ini, tapi kalau saya bertanya harus dijawab, karena ditulis di spanduk itu Aliansi Mahasiswa. Kalau ada adik-adik yang saya dapat bukan mahasiswa, anda sudah melanggar. Saya akan tanya satu-satu, mana kartu mahasiswa kalian,” kata Amir dengan nada tegas.
Usai pernyataan tersebut, Amir kemudian menghampiri mahasiswa dan menanyakan satu per satu asal kampus mereka. “Kita dari kampus mana, dari kampus manaki,” tanyanya.
Suasana pun memanas ketika Koordinator aksi, Amrin, berdiri dan menghampiri Amir. Ia menilai sikap Kadis sebagai bentuk kriminalisasi terhadap gerakan mahasiswa. “Kami ini aliansi. Kalau kami bukan mahasiswa, kenapa harus dipermasalahkan, kenapa sampai dikriminalisasi seperti ini,” ujarnya dengan nada tinggi. Saat itu, Amrin mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian dan Satpol PP.
Amrin menambahkan, pihaknya sebenarnya sudah beritikad baik menghentikan aksi dan membuka ruang dialog secara damai. Namun, sikap Kadis dianggap memancing ketegangan.
“Jangan karena kami datang dengan nama Aliansi Mahasiswa Morowali, lalu kalau kami bukan mahasiswa kemudian ditutup kran penyampaian aspirasi. Kami sudah mau legowo berhenti aksi dan ingin dialog baik-baik. Kami ini lembaga, kalau masalah ini tidak kami respon siapa lagi yang menampung dan menyampaikan aspirasi teman-teman mahasiswa. Kami ini kooperatif, tapi kalau sikap bapak begini, sekalipun kami tidak ingin berdialog, mari kita bubar dan lanjutkan aksi,” pungkas Amrin sambil meninggalkan kantor Dinas Pendidikan.
Setelah itu, massa aksi kembali melanjutkan demonstrasi di depan kantor Dinas Pendidikan Morowali. Pukul 16.30 Wita, Sekretaris Daerah Pemkab Morowali, Yusman Mahbub, menghampiri massa aksi dan mengajak berdialog di kantor Bupati Morowali. ***
