METRO SULTENG – Dewan Pertukangan Nasional (DPN) Sulawesi Tengah menegaskan, kehadiran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, di Palu pada 24 Agustus mendatang, tidak boleh hanya dijadikan sebagai agenda politik semata dalam Musda XI Partai Golkar.
Ketua Umum DPN Sulteng, Andri Gultom, menyatakan kunjungan Menteri ESDM harus diarahkan untuk mendengarkan langsung aspirasi rakyat, khususnya para penambang kecil yang sudah puluhan tahun berjuang untuk mendapatkan legalitas melalui Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
Baca Juga: DPN Sulteng Apresiasi Kepolisian atas Upaya Menjaga Investasi PT IMIP di Morowali
“Kami menolak jika kehadiran Menteri ESDM di Palu hanya untuk urusan politik internal partai. Rakyat Sulawesi Tengah, khususnya penambang kecil, sudah puluhan tahun menuntut keadilan, legalitas, dan kepastian hukum. Bahlil harus hadir sebagai menteri rakyat, bukan sekadar kader partai,” tegas Andri Gultom dalam keterangan resminya, Kamis (21/8/2025).
Menurut Andri, saat ini anggota DPN Sulteng yang berjumlah ratusan ribu orang, banyak yang terpaksa beralih profesi sebagai penambang rakyat akibat himpitan ekonomi dan semakin sulitnya lapangan pekerjaan di sektor formal.
Kondisi ini menjadi bukti nyata bahwa tambang rakyat adalah penyambung hidup mayoritas masyarakat Sulteng.
Baca Juga: DPN Sulteng Kritik Narasi JATAM, Dukung Masyarakat Lingkar Tambang Poboya
“Ratusan ribu anggota kami, yang dulu bekerja di sektor pertukangan dan sektor informal lainnya, kini menggantungkan hidupnya dari tambang rakyat. Negara tidak boleh menutup mata terhadap kenyataan ini. Jika tambang rakyat terus dibiarkan ilegal, maka pemerintah sama saja membiarkan rakyatnya hidup dalam ketidakpastian,” desaknya.
Karena itu, DPN Sulteng menyoroti perjuangan panjang masyarakat lingkar Poboya, Kota Palu, yang hingga kini masih menggantungkan hidup dari tambang emas rakyat, namun tidak kunjung mendapat legalitas.
"Negara selama ini lebih berpihak pada kepentingan koorporasi tambang besar dibanding nasib rakyat kecil," ujarnya mengingatkan pemerintah.
DPN Sulteng berencana menggelar dialog terbuka dengan Menteri Bahlil saat kunjungannya di Palu. Dialog ini akan menghadirkan perwakilan penambang rakyat, tokoh masyarakat, serta akademisi untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemerintah pusat.
Baca Juga: Gema Bangsa Sulteng Dukung Hak WPR Warga Poboya, Solusi Akhiri Konflik 29 Tahun
“Kami ingin Menteri Bahlil mendengar langsung dari rakyat, bukan sekadar dari laporan pejabat. Ini soal perut ratusan ribu rakyat Sulawesi Tengah. Mereka tidak butuh janji manis, mereka butuh legalitas agar bisa bekerja dengan tenang,” tutup Andri.
Pihaknya sebut Andri, akan terus mengawal persoalan pertambangan rakyat di Poboya hingga ada kepastian hukum yang adil. Kemudian berpihak kepada rakyat dan tidak sekadar melayani kepentingan elit politik maupun pemodal besar. (*)
