METRO SULTENG -Direktur LSM JARI (Jaringan Advokasi Masyarakat Pesisir Indonesia) Burhanuddin Hamzah soroti ketimpangan yang terjadi disektor industri nikel di Morowali Utara (Morut).
Burhanuddin Hamzah mengatakan, cukup banyak perusahaan yang bergerak di industri Smelter yang telah membangkitkan ekonomi di Daerah kita (Morut), meski demikian, sayangnya kehadiran para investor industri Nikel yang beroperasi di area Hak Guna Bangunan (HGB) PT SEI, dianggap belum berimbang antara tekruitmen tenaga lokal dan tenaga luar, atau terjadi ketimpangan yang cukup menonjol selama ini.
"Ketimpangan terjadi, khususnya di sektor kontraktor industri nikel yang ditengarai belum melibatkan kontraktor lokal, yang disinyalir investor industri nikel lebih cenderung mendatangkan kontraktor dari luar, seperti dari Kendari dan Jakarta, padahal kontraktor lokal juga mampu berkompetisi disektor konstruksi, pengadaan dan jasa di industri Nikel," tandas Burhanuddin dengan nada kecewa, Senin (27/01/2025).
Direktur LSM JARI ini juga menyoroti para pemilik IUP, yang dianggap tidak melibatkan kontraktor lokal di IUP area pertambangannya, sehingga terjadi ketimpangan yang cukup menonjol di tengah sosial kehidupan masyarakat di morowali Utara.
"Kontraktor lokal hanya jadi penonton di daerahnya sendiri yang katanya kaya dengan sumber minirel ore, sehingga pendapatan daerah yang seharusnya bisa mendongkrak ekonomi lokal tidak dapat berdaya, karena sumber pendapatan keuangan di gerogoti dan diboyong keluar daerah oleh kontraktor dari luar daerah, misalnya pajak penghasilan dan pajak pendapatan faerah Morowali Utara," ujar Aktivis Aliansi Rakyat Anti Korupsi dan Peduli Pembanguan Morowali Utara.
Menyikapi hal tersebut, Burhanuddin minta wakil rakyat daerah provinsi Sulawesi Tengah turun langsung ke industri nikel untuk mencari fakta dilapangan, terkait pemberdayaan tenaga lokal maupun kontraktor lokal, bila perlu investornya diundang untuk Rapat Dengan Pendapat terkait pemberdayaan kontraktor lokal maupun tenaga lokal yang kabarnya belum ada seorang pun menduduki posisi leader, misalnya pimpinan setingkat HRD, paling tenaga lokal hanya sebatas jadi Humas.***
