METRO SULTENG - Terjadi beda pandangan antara aktivis dan pengusaha tambang di Sulawesi Tengah dalam melihat kebijakan pemerintah yang memberi izin usaha pertambangan (IUP) kepada Ormas keagamaan untuk mengelola pertambangan.
Seperti yang disampaikan aktivis lingkungan Sulawesi Tengah (Sulteng) Agussalim Faisal. Ia menyatakan, sebenarnya terlambat IUP itu diberikan kepada Ormas keagamaan seperti NU, Muhammadiyah dan lainnya. Kenapa nanti sekarang diberikan, bukan sejak dulu.
"Saya setuju. Karena pelibatan Ormas atau kelompok masyarakat sejalan dengan nafas pertambangan rakyat. Ini bukan sekadar bagi-bagi kue, tapi upaya dalam mendorong ekonomi keumatan," tegas Agus - sapaan akrabnya, dihubungi via ponselnya Selasa sore (30/7/2024).
Baca Juga: Nelayan dan Masyarakat Bangkep, Bersuka Cita Sambut Kedatangan Anwar-Reny
Meski menyatakan setuju, namun ia mengingatkan pemerintah agar jangan menyeret Ormas keagamaan penerima IUP dalam pusaran kepentingan. Apalagi sampai menjadikan Ormas sebagai alat tukar demi menaikkan market share politik.
Olehnya itu, Agus meminta kepada Ormas penerima IUP supaya tetap berhati-hati dengan hal ini. "Jangan mau jadi tameng. Apalagi tameng oligarki. Pemberian IUP itu memang wajar," ujarnya.
Pria yang dikenal getol menyuarakan konsep pertambangan rakyat ini menekankan, banyak orang-orang NU maupun Muhammadiyah memiliki latar belakang di bidang pertambangan.
Bahkan ada yang sampai bersekolah di luar negeri. Olehnya itu, Agus optimis IUP yang diberikan kepada Ormas dapat dikelola sesuai dengan praktik-praktik pertambangan yang baik.
"Jangan ragukan soal itu (keilmuan). Banyak kader-kader NU jebolan Harvard dan universitas terkenal di dunia," ujarnya.
Baca Juga: Ismail Haniyah Pemimpin Hamas Dikabarkan Meninggal Saat Serangan Zionis Israel di Iran
Bahkan ia berharap, kebijakan itu bisa ditarik garisnya untuk diberlakukan di Sulteng dan Papua. Pemerintah perlu memikirkan ini juga.
Alkhairaat sebagai Ormas keagamaan yang berpusat di wilayah timur Indonesia, juga bisa diberikan IUP pertambangan. Demikian halnya di Papua.
"Alkhairaat juga mesti dapat IUP. Pemda Sulteng yang berinisiatif menyarankan ke pusat. Karena wilayah pertambangan di Sulteng berada di depan mata Alkhairaat. Ini demi ekonomi keumatan," ujar Agus.
Berbeda dengan yang disampaikan Akhmad Sumarling. Pengusaha pertambangan di Sulawesi Tengah ini belum sepenuhnya setuju dengan pemberian IUP kepada Ormas.
Ia mengungkapkan dua alasannya. Pertama, Ormas keagamaan belum memiliki pengalaman yang cukup dalam mengelola pertambangan.
