RRI Palu "Berpindah" ke Ruang Kerja Gubernur Rusdy Mastura

photo author
- Senin, 3 Juni 2024 | 06:44 WIB
Dialog bersama RRI Palu. Salah satu narasumbernya Dr. Hasanuddin Atjo (kiri).
Dialog bersama RRI Palu. Salah satu narasumbernya Dr. Hasanuddin Atjo (kiri).

Rusdy Mastura saat memberi tanggapan, mengakui belum bisa memuaskan semua pihak karena efektif bertugas kurang dari 3 tahun. Insyah Allah kita akan perhatikan masukan dari semua pihak.

Ia juga lagi memperjuangkan bersama Sulsel dan Sulbar kiranya segera memperoleh Perpres yang berkaitan peran sebagai penyangga ibukota negara yang baru.

Sektor pangan dan pariwisata juga akan menjadi fokus dari Rusdy Mastura. Kabupaten Poso, Morowali Utara maupun Morowali diarahkan kepada peran menyangga kebutuhan pangan pekerja industri nikel di Morowali Utara dan Morowali.

Sementara itu, kabupaten dan kota lainnya lebih diarahkan berperan sebagai penyangga ibukota negara yang baru. Ini juga yang saya sampaikan pada awal dialog bahwa kita harus menyusun peta jalan atau roadmap sebagai daerah penyangga untuk menjadi satu pedoman.

Roadmap sebagai penyangga tentunya harus sinkron dengan RPJPD dan RPJMD. Roadmap detail, terukur sampai kepada bagaimana peran pemerintah maupun swasta. Infrastruktur apa saja yang dibutuhkan.

Bagaimana inovasi-teknologi yang akan diterapkan, berapa besar investasi yang harus digelontorkan. Dari mana dan bagaimana sumber investasi. Semua harus terencana hingga sampai ke rencana aksi.

Rusdy juga mengakui bahwa koordinasi dengan kabupaten dan kota belum sepenuhnya selaras. Masih ada yang mau jalan sendiri. Ada ke kiri dan ke kanan, sambil beliau tertawa kecil yang juga diikuti beberapa peserta dialog.

Foto bersama usai dialog RRI di ruang kerja Gubernur Sulteng.
Foto bersama usai dialog RRI di ruang kerja Gubernur Sulteng.
Dalam beberapa kesempatan, saya sering kemukakan bahwa era otonomi daerah penerapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan mestinya ikuti "filosofi kereta kuda". Provinsi Sulteng ditarik 13 kabupaten dan kota.

Filosofi inilah yang ditetapkan oleh Jepang bahwa Prefektur (Provinsi) akan ditarik oleh Kota kota yang sudah maju. Dan selanjutnya provinsi akan menarik kota yang belum maju.

Kota yang mampu berkembang maju, selanjutnya berpindah posisi sebagai penarik kereta. Demikian seterusnya, sehingga pemekaran kota baru menjadi tugas bersama provinsi dan kota.

Berkaitan pertumbuhan belum berkualitas atau merata seperti dikeluhkan salah satu penelpon disebabkan oleh investasi pada 17 sektor penyusun PDRB yang belum berimbang.

Sektor penggalian tambang dan industri olahan (mineral) mendominasi investasi. Dari total investasi pada tahun 2023 sekitar 111 triliun rupiah, maka kedua sektor menyumbangkan sekitar 65 persen.

Sementara sekitar 35 persen disumbangkan oleh 15 sektor lainnya. Kontribusi dari sektor pertanian, perikanan maupun kehutanan menurun drastis, tinggal sekitar 20 persen dari sebelumnya sekitar 40 persen.

Sektor inilah mempekerjakan hampir 65 persen masyarakat Sulteng. Dan wajar saja jika penurununan kemiskinan dan pengangguran serta stunting sulit dicapai.

Saya juga menyampaikan bahwa pembangunan sejumlah infrastruktur (darat, laut serta udara) dinilai penting agar cost logistik yang masih tinggi bisa ditekan.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Icam Djuhri

Tags

Rekomendasi

Terkini

X