METRO SULTENG-Anggota DPRD Morowali dinilai kurang peduli dengan nasib tenaga kerja lokal yang menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh Perusahaan Tambang PT Resky Utama Jaya (RUJ) di Desa Nambo, Kecamatan Bungku Timur.
Pasalnya hampir sepekan kasus PHK ini bergulir, Rio karyawan korban PHK PT RUJ tidak mendapat keadilan atas hak-haknya. Padahal pelangaran yang dituduhkan perusakan terhadap korban PHK adalah perusakan alat perusahaaan yang belum bisa dibuktikan.
Warga mengaku, Rio adalah warga Bungku Timur yang diperlakukan tidak adil oleh perusahaan. Maka sudah sepantasnya wakil rakyat Morowali mempertanyakan kasus PHK ini ke perusahaan ia bekerja.
"Kami pertanyakan kepedulian anggota DPRD Morowali yang terkesan diam melihat ada warga lokal yang di PHK perusahaan yang mengelola sumber daya alam Morowali, harus anggota dewan menunjukan keberpihakan kepada tenaga kerja lokal, terkecuali memang karyawan yang di PHK melakukan pelanggaran hukum berat," cetus warga Morowali.
Ditambahkannya, hampir sepekan kasus PHK tenaga kerja lokal ini bergulir dan diberitakan sejumlah media. Malahan, tak cuma Rio yang jadi korban PHK, 2 warga Desa Nambo pada bulan Juli 2022 juga di PHK oleh perusahaan yang sama. Buntutnya warga melakukan aksi damai didepan kantor PT RUJ, dimana salah tuntutannya mempertanyakan PHK dua pekerja lokal tersebut.
Warga Desa Nambo lainnya, Faisal Ibrahim berujar, bahwa pekerja lokal warga Desa Nambo banyak yang di PHK PT RUJ secara sepihak.
"Sikap perusahaan yang diduga memberhentikan karyawannya secara semena-mena ini memicu reaksi masyarakat setempat, hingga masyarakat melakukan aksi bahkan warga geram hingga mendatangi kantor RUJ," kata Faisal, Kamis (25/8).
Melihat kondisi tersebut, warga Desa Nambo mempertanyakan kepedulian wakil rakyat yang ada di DPRD Morowali yang kurang gerak cepat terhadap isu PHK yang dialami masyarakatnya. Dimana menurut Faisal seharusnya anggota DPRD Kabupaten Morowali telah melakukan klarifikasi terkait adanya informasi soal tenaga kerja lokal yang di PHK secara sepihak oleh PT RUJ.
"Memang kami belum buat laporan resmi ke DPRD, akan tetapi menurut saya, ketika ada hal yang menjadi masalah ditengah warga, selayaknya wakil rakyat telah turun mencari tahu kebenaran informasi tersebut," tutur Faisal.
"Munvkin anggota DPRD kita belum tahu informasi ini," ucapnya menambahkan, jika warga Nambo rencananya melaporkan secara resmi ke DPRD untuk melakukan hearing terkait masalah PHK di RUJ. Akan tetapi pihaknya masih berharap komunikasi yang baik dari pihak perusahaan.***