METROSULTENG.com-Sebelumnya Asrum selaku Sekretaris Pemerintah Desa Ungkaya, Kecamatan Witaponda,.Kabupaten Morowali, mengeluhkan soal ketidakjelasan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dan Corporate Social Responsibilty (CSR) perusahaan pertambangan dan perkebunan sawit yang berada di wilayahnya.
Asrum menyebutkan,.sudah lama program CSR dan PPM yang berada diwilayahnya tak ada kejelasan, hanya bantuan-bantuan melalui permintaan secara proposal yang di perbantukan oleh perusahaan tersebut.
Hal ini mendapat sorotan Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Morowali Syarifuddin Hafid. Ia menyayangkan peran aktif pemerintah Kecamatan Witaponda dalam hal memperjuangkan hak untuk masyarakat.
"Harusnya pemerintah kecamatan itu ikut membantu, jangan main tunggal," kata politisi Demokrat ini, Senin (20/6/2022).
"Kalau hak untuk masyarakat perlu kita libas kalau tidak di laksanakan oleh perusahaan," tegas Syarifuddin Hafid lagi.
"Kalau ada perusahaan yang tidak pro dengan masyarakat sekitar perusahaan itu, yang tidak berdampak bagus buat masyarakat. Nah, itu yang perlu kita hajar," ujarnya.
Ia menjelaskan, harusnya soal PPM atau CSR ini peran pemerintah kecamatan dan desa, perusahaan sebelum jalan harus duduk bersama dulu membahas soal kewajiban perusahaan itu sudah sebenarnya mereka sudah ketahui. Hanya banyak perusahaan yang pura-pura tidak tahu.
"Pemerintah kecamatan dan desa panggil perusahaan dan libatkan masyarakat, sampaikan ke perusahaan ini kewajiban kalian," jelasnya.
Soal peran aktifnya pemerintah kecamatan dalam memperjuankan hak-hak masyarakat, Syarifudin Hafid menyebut itu tidak ada, mereka main sendiri.
Diketahui, menurut keterangan yang dibeberkan Asrum selaku Sekretaris Desa Ungkaya menyebut ada 3 perusahaan pertambangan nikel yang tidak jelas program CSR atau PPM nya ke masyarakat, yaitu PT Alaska Dwipa Perdana, PT Mahkota Semesta Nikelindo, PT Mitra Karya Agung Lestari dan satu lagi perkebunan sawit yaitu PT Tamaco.(*)
Laporan: Iwan
Editor : Subandi