Editor: Bandi Arya METROSULTENG, Balut-Wacana pemerintah daerah Kabupaten Banggai Laut yang akan menyiapkan anggaran penanganan coronavirus desease 2019 (Covid-19), sebesar Rp 25 Miliar hingga saat ini belum jelas keberadaannya. Pasalnya, semenjak di wacanakan dua pekan lalu, sampai saat ini belum ada transparansi terkait dengan anggaran tersebut. Wakil Ketua II DPRD Banggai Laut, Moh. Tanjung Dg Pawara, mengatakan seharusnya waktu dua minggu itu cukup menyesuaikan anggaran yang ada saat ini, dan hasilnya pun sudah disampaikan ke DPRD. Ketua DPD Partai NasDem Banggai Laut ini menilai adanya ketidak siapan anggaran yang telah disampaikan bupati pada saat rapat bersama dengan DPRD di Rumah Jabatan dua pekan lalu. "Waktu dua minggu itu cukup untuk penyesuaian anggaran, tapi kenapa sampai saat ini juga pemda belum menyampaikan hasil penyesuaian anggaran ke DPRD. Sehingga saya berani katakan kalau ternyata anggaran tersebut belum jelas keberadaannya," katanya, Kamis (16/4). Disamping itu, dia meminta agar pemda transparan terkait dengan anggaran yang sangat besar itu. Transparan dalam artian program atau kegiatan apa yang anggarannya dihapus dan penggunaan anggaran dalam penanganan Covid-19. “Saya takut ini akan disalah-gunakan karena sampe sekarang tidak ada transparansi,” tandas Anjung. Selain mengkritisi ketidak transparansi anggaran yang besar tersebut, Anjung juga mempertanyakan keberadaan beras yang juga telah diwacanakan oleh pemda Banggai Laut. Yang memang sampai saat ini juga belum diketahui sudah sejauh mana kesiapan 100 ton beras yang akan digunakan penanggulangan bencana Covid-19. "Katanya sudah di pesan, tapi sampai saat ini belum ada juga. Atau sudah ada tapi tidak disampaikan. Seharusnya Pemda buka informasi seperti ini ke publik. Jangan hanya himbauan terus yang disampaikan," tegasnya. Selain itu, kata dia, berdasarkan hasil turun lapangan di Puskesmas yang ada di kecamatan-kecamatan, ketersediaan APD bagi tim medis kesehatan yang menjadi garda terdepan dalam penanganan Covid-19 ini masih sangat minim dan sangat beresiko jika ada yang positif Covid-19. “Semestinya, sekarang pelaksanaan programnya sudah nampak, dan memang harus," tegasnya. Dirinya sangat mengkhawatirkan jika pemerintah tidak transparan terkait dengan penggunaan anggaran tersebut, maka bisa terjadi korupsi berjamaah. "Publik saat ini menanti transparansi anggaran penanganan covid-19 ini," tutup Anjung.**