TOUNA, METROSULTENG.com-Tokoh pemuda dan tokoh masyarakat, Kabupaten Tojo Una-una (Touna), Sulawesi Tengah (Sulteng), Fahri Babadal, menolak keras adanya rencana aksi yang mengerahkan massa dalam jumlah besar (People Power). Dikatakannya, secara umum pasca pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 di Ampana, Kabupaten Touna, berjalan aman, damai serta jujur dan adil. "Oleh karenanya, kami sebagai tokoh pemuda dan masyarakat menyatakan sikap, menenolak adanya rencana aksi people power tersebut karena hal itu merupakan pelanggaran hukum," tegasnya. Fahri menilai, gerakan people power tersebut mencederai demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bahkan hal itu berpotensi merusak bangsa, apalagi adanya isu-isu politik yang dilontarkan oleh sejumlah elit politikus demi kepentingan pribadi maupun golongan. Menurutnya, pesta demokrasi 17 april lalu, sudah merupakan gerakan people power yang sesuai dengan mekanisme konstitusi. Pihaknya sangat tegas menolak kegiatan aksi intervensi maupun tindakan inkonstitusional dari pihak mana pun terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Kita melihat sendiri, pleno yang dilaksanakan pada tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten sampai saat ini baik-baik saja, dalam pelaksanaanya KPUD bekerja dengan jujur, adil, transparan dan demokratis. Jadi jangan nodai demokrasi kita dengan adanya gerakan-gerakan tambahan seperti ini," pungkasnya. Fahri juga mengimbau, khususnya masyarakat yang ada di Kabupaten Touna, jangan sampai terprovokasi dengan gerakan seperti ini. Karena hal itu akan menyebabkan perpecahan umat dan bangsa ini. Ditambahkannya, kepada seluruh lapisan masyarakat Touna, agar nantinya dapat menerima hasil penghitungan real count dari KPU. "KPU, Bawaslu serta TNI/Polri sudah bersusahpayah serta bertaruh nyawa guna mensukseskan pesta demokrasi di NKRI ini. Maka dari itu, mari kita bantu sepenuhnya aparat keamanan dalam menciptakan situasi yang kondusif aman dan damai di bumi Touna ini," tutupnya. (KIM)